Pengusaha Tunggu Juknis Penerapan Permendag 80 Tahun 2018

Pengusaha Tunggu Juknis Penerapan Permendag 80 Tahun 2018
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto memberikan pidato sambutan saat peresmian Pameran Indonesia Transportation, Supply Chain and Logistic 2019, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019. Pemerintah RI mengapresiasi kegiatan Pameran Indonesian Transport Supply Chain and Logistics 2019 yang diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, karena dianggap membantu dan menunjang pemerintah untuk mendorong investasi dan kegiatan ekspor di Indonesia. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Jaja Suteja/Novy Lumanauw / JAS Jumat, 29 November 2019 | 12:44 WIB

Nusa Dua – Pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Sektor yang wajib memenuhi aturan tersebut adalah batu bara, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dan impor beras.
“Pemerintah berjanji akan menerbitkan juknis. Segera diterbitkan, karena aturan ini mulai berlaku pada 2020,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11/2019).

Carmelita mengatakan, keberadaan juknis sangat diperlukan agar dalam penerapan Permendag 82 tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan kesimpangsiuran.

“Pengusaha masih menunggu Juknis supaya tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan perbedaan pendapat. Itu saja,” tegas Carmelita.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Pandu Patria Sjahrir mengungkapkan, pelaku usaha pertambangan batu bara nasional tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah memberlakukan Permendag Nomor 80 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, mulai Januari 2020 mendatang.

“Aturan ini adalah given bagi pengusaha nasional. Kami mendukung, karena bertujuan untuk memajukan industri nasional, baik asuransi dan juga pelayaran. Nah, yang paling penting adalah memenuhi permintaan dan penawaran (supply and demand),” jelas Pandu.

Ia mengatakan, melalui aturan ini dapat dipastikan bahwa barang yang dieskpor dapat menggunakan harga yang sama dengan yang diterapkan kompetitor.

“Kita harus memajukan industri asuransi dan pelayaran, mulai dari sisi financing maupun policy. Itu yang harus kita majukan. Tentu untuk memajukan itu, perlu dukungan pemerintah melalui aturan,” kata Pandu.



Sumber: Globe Asia