Reformasi Perpajakan Sudah Perhitungkan Dampak ke Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), Febrio Kacaribu mengatakan dalam arah kebijakan fiskal tahun 2022, pemerintah akan terus melanjutkan pelaksanaan reformasi perpajakan dengan tetap memperhitungkan dampaknya kepada ekonomi.

Pemerintah saat ini juga terus membahas beberapa kebijakan penerimaan pajak 2020, antara lain terkait rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa, perubahan mengenai pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, tarif PPh badan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), pajak karbon, hingga pengampunan pajak.

"Kebijakan reformasi perpajakan, ini pasti kita lakukan analisis yang mendalam. Jadi kalau pun ada perubahan, ini arahnya ke mana, pasti dampak ke perekonomian selalu kita perhitungkan dengan sangat terukur. Saat ini masih dalam proses pembahasan (kebijakan penerimaan pajak), sehingga kita belum bisa menceritakan secara detail," kata Febrio Kacaribu dalam acara "Dialogue Kita Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Fiskal 2022," Jumat (4/6/2021).

Febrio menegaskan, reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah merupakan reformasi yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti perubahan struktur perekonomian yang terjadi di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia.

"Struktur perekonomian mengalami perubahan, sehingga struktur atau cara pemajakannya pun harus semakin sesuai dengan perubahan struktur perekonomian tersebut. Contohnya kemarin sudah diperkenalkan pajak di sektor ekonomi digital," kata Febrio.

Febrio menambahkan, reformasi perpajakan tersebut juga tidak hanya Indonesia yang melakukan, tetapi berdasarkan best practice di berbagai negara di seluruh dunia.