Kepala BKF: Program PEN Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), Febrio Kacaribu mengungkapkan, pandemi Covid-19 merupakan sebuah tantangan yang besar bagi perekonomian seluruh negara termasuk Indonesia.

Pasalnya, pandemi telah menimbulkan krisis kesehatan telah memberi dampak sangat mendalam pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global.

"Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia di tahun 2020. Oleh karena itu, penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan," kata Febrio dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (8/7/2021).

Meskipun demikian, kata Febrio, melalui respon kebijakan fiskal yang adaptif dan kredibel, pemerintah mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Hal ini tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 tercatat kontraksi 2,07%.

Kontraksi Indonesia masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara G-20 dan ASEAN, diantaranya seperti India minus 8,0%, Afrika Selatan juga kontraksi 7,0%, Brazil minus 4,1%, Thailand minus 6,1%, Filipina minus 9,5% dan Malaysia minus 5,6%. Hanya beberapa negara yang masih dapat tumbuh positif di tahun 2020, yaitu Tiongkok 2,3%, Turki 1,8% dan Vietnam 2,9%.

"Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat di 2020 bagi Indonesia didukung oleh kerja keras APBN dan kebijakan fiskal yang akomodatif," tuturnya.

Febrio menegaskan, meski di tengah tekanan pandemi, pemerintah terus konsisten menggulirkan kebijakan yang difokuskan pada upaya penanganan pandemi, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha, termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui kerja keras APBN dan program PEN, berbagai manfaat besar telah dirasakan oleh masyarakat.

Program perlindungan sosial PEN telah efektif dalam menjaga konsumsi kelompok masyarakat termiskin di saat pandemi. Sehingga di tengah penurunan tingkat pendapatan per kapita secara agregat, masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan perlindungan yang layak.

"Tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19% pada September 2020. Tanpa adanya program PEN, Bank Dunia mengestimasi angka kemiskinan Indonesia tahun 2020 dapat mencapai 11,8%. Artinya program PEN di tahun 2020 telah mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan," kata Febrio.

"Bahkan lebih jauh, program PEN juga mampu menjadi motor pemulihan ekonomi sehingga mampu menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru dalam kurun September 2020 hingga Februari 2021," tambahnya.

Bahkan hingga saat ini, pandemi masih belum usai. Pemerintah Indonesia terus bekerja keras menghadapi kondisi ini. Peningkatan kasus harian Covid-19 sejak akhir Juni direspons cepat oleh Pemerintah dengan pembatasan aktivitas yang lebih ketat. Presiden pada 1 Juli 2021 telah memerintahkan untuk pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa dan Bali selama periode 3-20 Juli 2021.

Hal ini dilakukan untuk mengerem laju penularan dan agar tambahan kasus harian dapat segera kembali menurun. Protokol kesehatan 5M diperkuat, kesiapan pelayanan kesehatan dan 3T ditingkatkan.

"Target vaksinasi per hari terus dinaikkan secara bertahap mencapai level 1,5-3 juta vaksinasi per hari. Pemerintah juga mengantisipasi dengan penguatan program perlinsos sebagai bantalan yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan," jelasnya.

Febrio menjelaskan, pandemi masih memberikan ketidakpastian yang tinggi terhadap ekonomi. Oleh karena itu, saat ini pemerintah akan fokus melakukan berbagai langkah yang responsif agar pandemi dapat semakin terkendali dan langkah pemulihan ekonomi dapat terus berjalan.

Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen melakukan reformasi struktural untuk meraih potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tujuannya agar pendapatan per kapita dapat terus ditingkatkan, kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik

"Percepatan vaksin, penguatan 3T, disiplin protokol kesehatan hingga pemberian perlindungan sosial akan terus dilakukan hingga kasus terkendali," kata Febrio.