BKF Yakin UU HPP Mampu Tekan Defisit APBN 2022
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BKF Yakin UU HPP Mampu Tekan Defisit APBN 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:47 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyebut implementasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di tahun depan akan berimplikasi positif terhadap defisit anggaran pemerintah tahun depan yang diproyeksi bisa lebih rendah dari target dalam Undang-undang APBN 2022 mencapai Rp 868 triliun atau 4,85% dari PDB (Produk Domestik Bruto).

"Dengan dampak UU HPP, defisit ini akan lebih rendah dari asumsi," ujar Febrio dalam acara webinar, Senin (18/10/2021).

Dengan begitu, Fabio berharap konsolidasi fiskal menuju arah defisit maksimal 3% di tahun 2023 dapat tercapai sesuai amanat UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Febrio merinci, pendapatan negara mencapai Rp 1.846,1 triliun, dengan rincian penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 335,6 triliun.

Kemudian, belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.714,2 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat Rp 1.944,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 769,6 triliun.

"Untuk mencapai pendapatan negara tersebut akan dilakukan optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan," rincinya.

Menurut Fabio, reformasi perpajakan dilakukan dengan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola dan perbaikan administrasi perpajakan.

Selain itu, insentif pajak juga akan diberikan secara terukur, efisien. Sehingga dapat berkelanjutan memberikan dampak positif peningkatan inevstasi dan transformasi struktural.

"UU HPP diyakini dekatkan kinerja perpajakan ke level potensial dengan perbaikan sisi administrasi dan kebijakan, sehingga perpajakan nasional semakin siap hadapi berbagai tantangan ekonomi kedepan," tandasnya.

Fabio menegaskan, ada beberapa aspek dalam penguatan reformasi pajak dalam UU HPP, pertama sisi administrasi dan adaptasi perkembangan baru dan aktivitas bisnis terkini. Sedangkan dari sisi kebijakan HPP perkuat keadilan dalam hal beban pajak bagi WP dan keberpihakan untuk penguatan sektor UMKM pelaku utama ekonomi nasional.

“Dengan berbagai perubahan kebijakan dan kinerja administrasi, UU HPP akan berikan dampak positif ke penerimaan perpajakan. Jangka pendek 2022 penerimaan perpajakan akan tumbuh cukup tinggi dengan raiso perpajakan sebesar 9 persen terhadap PDB ini lebih baik dari yang diasumsikan dalam APBN 2022," tegasnya.

Sementara itu, dalam jangka menengah rasio perpajakan dapat mencapai lebih dari 10% paling lambat akan diwujudkan tahun 2025. "Ini dapat terlaksana jika pertumbuhan ekonomi membaik dan administrasi terjadi dengan lebih baik ini seiring arah pertumbuhan ekonomi, kita dihadapkan makin kuat dan tingkat kepatuhan akan semakin berkelanjutan”tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

10 BTS Telkomsel Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Telkomsel memastikan layanan telekomunikasi dan layanan data di sekitar wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru masih tetap berjalan lancar.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Diminati Investor, IPO Tays Bakers Oversubscribed 26X 

Saham PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Tays Bakers (TAYS)  kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 26 kali.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Menteri Basuki Minta BUJT Tingkatkan Kualitas Layanan Tol

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Menteri PUPR Pacu Pembangunan Infrastruktur di Papua

Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, tepat, dan fokus.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Dubes Djauhari: Ekspor Indonesia ke Tiongkok Tumbuh 59,7%

Hingga September 2021, kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan 59,7%.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Cegah Omicron Meluas, Kemenhub Perketat Pintu Masuk Udara

Pengetatan pintu masuk ini berlaku bagi WNI dan WNA, serta personel atau kru pesawat udara asing (pilot, pramugari/pramugara, teknisi, dan engineering).

EKONOMI | 4 Desember 2021

Visa dan Pertamina Dukung Pembayaran Contactless

Di banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adopsi pembayaran contactless masih terbilang baru.

EKONOMI | 4 Desember 2021


Pengusaha Logistik Tolak Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan Priok

DPW Alfi mendesak sebelum ditetapkan penyesuaian tarif pas Pelabuhan mesti disosialisasikan terlebih dahulu kepada pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Lippo Karawaci Jual Unit DIRE ke Investor Jepang Rp 708 M

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak usaha Bridgewater International Ltd (BWI) menjual 874,91 juta unit kepemilikan DIRE.

EKONOMI | 4 Desember 2021


TAG POPULER

# Lili Pintauli Siregar


# Insentif PPN


# Kekayaan Nurul Ghufron


# Greysia/Apriyani


# Jokowi



TERKINI
Ma'ruf Amin Minta Tata Kelola Zakat Ditingkatkan

Ma'ruf Amin Minta Tata Kelola Zakat Ditingkatkan

NASIONAL | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings