Politisi PPP dan Golkar Dukung BSI Jadi Bank BUMN

Selasa, 1 Maret 2022 | 13:23 WIB

Penulis: Novy Lumanauw | Editor: FMB

URL berhasil di salin.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) BSI Hery Gunardi (ketiga) didampingi Direktur Information Technology BSI Achmad Syafii (kiri), Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar (kedua kiri), Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho (ketiga kanan), Direktur Risk Management BSI Tiwul Widyastuti (kedua kanan) dan Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi berbincang disela-sela jumpa pers virtual Pemaparan Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Triwulan IV Tahun 2021 di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022. Sejak merger pada Februari 2021 lalu, Bank Syariah Indonesia menorehkan kinerja positif dengan perolehan laba bersih mencapai Rp3,03 triliun naik 38,42% secara year on year (YoY). (BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal/Mohammad Defrizal)

Jaga Proses Transisi
Sebagaimana tertuang dalam UU 19/2003 tentang BUMN, pendirian perusahaan pelat merah adalah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna. Dia menilai untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung.

"Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan dewan pengurus (direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut," kata Wapres pekan lalu.

Baca Juga: Jadi Lokomotif Ekonomi Syariah, Status BSI Perlu Diperkuat

Puteri juga menekankan bahwa pemerintah harus menjamin agar proses transisi BSI berjalan mulus, sehingga tidak memberikan dampak negatif dan merugikan posisi pemegang saham saat ini. "Apalagi, pemegang saham saat ini merupakan bank-bank dengan status perusahaan publik," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara (PMN) melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini. "Insyaallah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," ungkap Erick pekan lalu.

Dalam satu kesempatan Erick sempat menjelaskan bahwa PMN selalu dilakukan secara terbuka dan jelas. Selama ini mayoritas PMN, atau sebanyak 74% digunakan untuk penugasan.

Selain PMN, cara lain untuk memperkuat infrastruktur BUMN adalah dengan melakukan rights issue atau penerbitan saham baru. Hal ini tentu menjadi harapan ke depan bagi perusahaan BUMN setelah dapat membuktikan kinerja kepada pasar.

Halaman: 1 2 selengkapnya