Politisi PPP dan Golkar Dukung BSI Jadi Bank BUMN

Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pemerintah menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan dukungan dari PPP dan Golkar.

Langkah itu dinilai tepat karena Indonesia adalah negara dengan 80% populasi penduduk muslim dan perlu memiliki bank pelat merah yang menjalankan bisnis berlandaskan prinsip syariah.

"Kami mendukung rencana pemerintah menjadikan BSI sebagai perusahaan milik negara. Dengan menjadi entitas sendiri, BSI sebagai perusahaan akan lebih leluasa dalam menentukan arah bisnis," kata Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Ia menegaskan dengan berstatus sebagai BUMN, bukan anak usaha BUMN, BSI dapat menentukan strategi pembiayaan tanpa harus menyatukan banyak keinginan para induk usahanya. Seperti diketahui dalam laporan keuangan perseroan per Desember 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menggenggam 50,83% saham BSI.

Baca Juga: Wapres Dorong BSI Jadi BUMN

Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI sekitar 24,85%. Adapun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sekitar 17,25%. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5%, termasuk publik 7,08%.

"BSI hari ini tidak bisa berkutik karena ada tiga pemegang saham, ada BRI, Mandiri, BNI. Masing-masing pemegang saham memiliki keputusan, keinginan, atau orientasi yang berbeda," katanya akhir pekan lalu.

Di sisi lain secara global, ekonomi syariah berpotensi mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan. State of Global Islamic Economy Report (SGIE) Dinar Standard menyebutkan, bahwa pada 2019 jumlah masyarakat muslim dunia mencapai lebih dari 1,9 miliar orang, dengan total belanja produk halal mencapai US$ 2,02 triliun.

Angka tersebut diperkirakan bakal naik hingga menyentuh US$ 2,4 triliun pada 2024. Dengan demikian, produsen produk halal dalam negeri bukan hanya bisa bertumbuh dengan memanfaatkan konsumsi domestik. Akan tetapi juga memiliki ruang lebar untuk merambah pasar ekspor.

Artinya, demi mengoptimalkan peluang tersebut, ekonomi syariah Indonesia juga membutuhkan lembaga keuangan syariah yang kuat. Sebagai bank syariah terbesar saat ini, BSI menjadi harapan dan tumpuan bagi banyak pelaku industri halal.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengatakan, upaya pemerintah menjadikan BSI sebagai bank BUMN perlu didorong bersama-sama. Dia mengingatkan transformasi besar BSI ini membutuhkan kesiapan dari segi manajemen, rencana bisnis, sumber daya manusia (SDM), hingga infrastruktur.

"Karena begitu menjadi bank BUMN, BSI memiliki tugas besar untuk meningkatkan kontribusi keuangan syariah bagi perekonomian nasional," katanya.