BRIN: Subsidi Energi Perlu Dikendalikan karena Konsumsi BBM Meningkat

Jakarta, Beritasatu.com- Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri saat ini menunjukkan tren peningkatan. Padahal produksi minyak nasional tidak ikut naik sehingga menyebabkan beban subsidi APBN untuk biaya impor energi terus bertambah.

"Subsidi akan terus naik. Kalau tidak dikendalikan, bisa lebih parah lagi," ujar Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Ekonomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr Maxensius Tri Sambodo dalam diskusi dengan media secara virtual yang dikutip di Jakarta, Jumat (15/4/2022).

Baca Juga: Subsidi Energi Tembus Rp 102,5 T, Sri Muyani: APBN yang Memikul Bebannya

Max mengungkapkan subsidi energi, termasuk listrik, estimasi angkanya tinggi sekali. Walaupun benefitnya bisa meredam inflasi, kemiskinan, pengangguran. Namun ini tidak hanya dialami Indonesia yang mencoba meredam dampak global tingginya harga minyak.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperlihatkan, realisasi subsidi energi pada 2021 mencapai Rp 131,5 triliun, naik 19% dari target 2021 Rp 110,5 triliun. Pemerintah menyebutkan kenaikan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat dalam pemulihan ekonomi.

Lonjakan signifikan berasal dari subsidi BBM dan LPG yakni Rp 83,7 triliun dari target awal Rp 56,9 triliun, sedangkan subsidi listrik turun jadi Rp 47,8 triliun dari target Rp 53,6 triliun. Bila dibandingkan 2020, realisasi subsidi energi pada 2021 ini melonjak 37,4%. Realisasi subsidi energi pada 2020 mencapai Rp 95,7 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp 47,7 triliun dan subsidi listrik Rp 48 triliun.

Tahun 2022 subsidi energi ditargetkan naik menjadi Rp 134 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan LPG Rp 77,5 triliun dan subsidi listrik Rp 56,5 triliun. "Jika tidak dikendalikan dengan penyesuaian harga BBM, LPG dan listrik, subsidi energi tahun ini bakal meroket seiring kenaikan harga minyak global," katanya.

Baca Juga: Konsumsi BBM di SPBU Tol Trans Jawa Naik 400% Saat Libur Natal

Max menyatakan kenaikan konsumsi BBM bisa jadi karena kesejahteraan masyarakat membaik sehingga bisa membeli kendaraan. Di sisi lain, transportasi publik masih belum bagus. "Ini harusnya direm seperti dengan menaikkan pajak kendaraan dan menaikkan harga BBM," kata pakar ekonomi energi dan sumber daya alam lulusan Australian National University (ANU) ini.

Kenaikan konsumsi BBM yang tidak diikuti dengan kebijakan penyesuaian harga energi membuat masyarakat terus berburu BBM murah. Tidak hanya di transportasi, di sektor industri juga ternyata banyak yang menyalahgunakan selisih harga.

Max menyarankan pemerintah memperbaiki strategi komunikasi harga minyak dan dampak yang ditimbulkan. Semuanya harus dibangun berbasis data, guna memberikan informasi besarnya subsidi yang ditanggung pemerintah dan beban badan usaha akibat kenaikan harga minyak.