Jokowi: Indonesia Mungkin Kalah dalam Sengketa Nikel di WTO

Jakarta, Beritasatu.com– Indonesia kemungkinan akan kalah dalam sengketa perdagangan dengan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor bijih nikel yang dimulai sejak 2020. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (7/9/2022).

Namun terlepas dari keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam perselisihan tersebut, pemerintah akan melanjutkan rencana memberlakukan larangan serupa pada ekspor komoditas mentah lainnya.

Baca Juga: Imbas Hilirisasi Nikel, Ekspor Besi Baja Diproyeksi Rp 440 T

Indonesia adalah pengekspor nikel terbesar di dunia sebelum melarang ekspor bijih nikel 2 tahun lalu guna menarik investor asing untuk mengembangkan smelter nikel dan industri hilir di darat. Tiongkok menjadi sumber investasi yang signifikan.

Ketika larangan pada 2020 membayangi, Uni Eropa (UE) meluncurkan keluhan kepada WTO. Pihaknya mengatakan pembatasan itu tidak adil karena membatasi akses produsen baja nirkarat (stainless steel) ke nikel secara khusus, dan komoditas lainnya. "Sepertinya kita akan kalah di WTO, tapi tidak apa-apa, industrinya sudah dibangun," kata Jokowi, Rabu.

Jokowi mengatakan larangan tersebut telah meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia. Ia mencatat ekspor bijih nikel Indonesia bernilai sekitar US$ 1 miliar 7 tahun lalu, dibandingkan dengan ekspor produk berbasis nikel senilai US$ 20,9 miliar pada 2021.

WTO membentuk panel yang mengawasi perselisihan UE dan Indonesia pada April 2021 dan diperkirakan akan mengeluarkan laporan akhirnya pada kuartal terakhir 2022, menurut situs web badan internasional yang berbasis di Jenewa tersebut. Panel itu biasanya menilai apakah klaim pengadu beralasan. Jika ditemukan demikian, panel akan merekomendasikan perubahan.

Komisi Eropa sebagai badan eksekutif UE tidak segera menanggapi permintaan komentar oleh Reuters melalui surel.

Baca Juga: Jokowi Ingin Indonesia Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel

Jokowi menegaskan Indonesia akan berhenti mengekspor tembaga mentah, bauksit, dan timah untuk mendorong investasi asing serta membantu meningkatkan rantai nilai dalam pemrosesan sumber daya. Dia tidak memberikan kerangka waktu untuk penerapan kebijakan semacam itu. "Jika kita konsisten (dengan kebijakan ekspor), saya yakin pada 2030 produk domestik bruto (PDB) kita akan mencapai di atas US$ 3 triliun," katanya.

PDB Indonesia mencapai US$ 1,19 triliun pada 2021.