Logo BeritaSatu

Teten Masduki Ungkap Isu Strategis Revisi UU Perkoperasian

Selasa, 20 September 2022 | 22:07 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama seluruh stakeholder terus menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, terdapat berbagai isu strategis dipetakan mencakup ketentuan modal, pola tata kelola, perluasan lapangan usaha, dan yang paling krusial adalah penguatan ekosistem perkoperasian.

Advertisement



"Saya menilai, UU baru ini akan menjadi solusi sistemik, serta solusi jangka panjang untuk membangun koperasi Indonesia menjadi lebih sehat, kuat, mandiri, dan tangguh," ucap Teten Masduki dalam siaran pers, Selasa (20/9/2022).

Penguatan ekosistem perkoperasian akan dilakukan dengan beberapa upaya. Pertama, dengan inisiatif pendirian Lembaga Pengawas Independen untuk memperkuat pengawasan, khususnya bagi sektor simpan pinjam koperasi. 



"Koperasi-koperasi skala menengah dan besar dengan jumlah anggota puluhan dan bahkan ratusan ribu orang, pengawasannya perlu diperkuat agar lebih prudent dan menjadi terpercaya," tandas Teten.



Kedua, inisiatif pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Tujuannya, untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi anggota-anggota koperasi dalam menyimpan dananya di koperasi.

"Hal ini sesuai dengan aspirasi gerakan koperasi di Indonesia bahwa Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi adalah mutlak dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem perkoperasian saat ini," ucap Teten.



Ketiga, pengaturan tentang kepailitan, di mana kepailitan suatu koperasi hanya dapat ditetapkan oleh pejabat berwenang. Tujuannya, agar penanganan masalah dalam koperasi dapat mengikuti tahap-tahap yang tepat dan tidak terganggu klaim pailit, baik internal maupun tuntutan dari eksternal. 



"Kepailitan memang benar-benar obyektif melalui serangkaian mekanisme atau proses dan penetapan tertentu," imbuh Teten.



Keempat, pengaturan sanksi pidana yang dibutuhkan untuk melindungi badan hukum, anggota, dan masyarakat luas dari penyalahgunaan dan/atau penyelewengan praktik berkoperasi.

Menurut Teten,
dengan pengaturan pidana, berbagai celah yang selama ini dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi berkurang.

Selain keempat upaya tersebut, UU baru mendatang juga akan memperkuat peran pengawas. Selama ini di lapangan banyak pengawas tidak berperan, lebih terlihat sebagai pelengkap struktur organisasi saja. 

Dalam RUU ini diatur bahwa pengawas dikenai tanggung jawab atas kerugian bila lalai dalam mengawasi koperasinya.

"Dengan ketentuan tersebut, harapannya pengawas akan makin waspada dan benar-benar memerankan fungsinya dengan sebaik-baiknya," tutur Teten.


Dengan beberapa upaya itu, maka kasus 8 koperasi bermasalah dapat diantisipasi, dihindari, dan bila terjadi dapat ditangani dengan sebaik-baiknya di masa-masa mendatang. Saat ini, pemerintah tidak memiliki instrumen yang cukup sehingga kurang optimal dikarenakan keterbatasan pengaturan dalam regulasi eksisting.

"Bagaimanapun kasus 8 koperasi bermasalah dengan taksiran kerugian mencapai Rp 26 triliun menjadi peringatan bahwa regulasi yang ada memiliki celah dan lubang yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkas Teten.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Belajar dari Nasib Warunk Upnormal, Ini yang Harus Dilakukan Pelaku Usaha F&B

Runtuhnya sejumah bisnis F&B  seperti Warunk Upnormal karena tidak adaptif dan tidak resilience dalam menghadapi perubahan.

EKONOMI | 9 Februari 2023

BPH Migas Tekankan Edukasi Perubahan Harga BBM Nonsubsidi

BPH Migas menyatakan masyarakat perlu diberikan edukasi soal perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara berkala.

EKONOMI | 9 Februari 2023

BUMN dan Industri Minerba Didorong Usung Energi Bersih

Kementerian BUMN terus mendorong perusahaan BUMN atau pelat merah termasuk industri minerba untuk mengusung prinsip ekonomi hijau.

EKONOMI | 9 Februari 2023

2023, Bank Ina Bidik Transaksi Digital Rp 2 Triliun

Bank Ina Perdana mengincar transaksi digital melalui INA Mobile bisa meningkat Rp 2 triliun di tahun 2023.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Layanan Identitas Digital Permudah Tamu Mendaftar di Hotel

Penerapan layanan identitas digital terverifikasi saat mendaftar di hotel disosialisasikan dalam Rakernas PHRI.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Rupiah Hari Ini 9 Februari 2022 Ditutup Melemah ke Rp 15.099

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini Kamis (9/2/2023) ditutup melemah dibandingkan posisi kemarin.

EKONOMI | 9 Februari 2023

IHSG Hari Ini 9 Februari 2023 Ditutup Ambles ke 6.897

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada penutupan perdagangan hari ini Kamis (9/2/2023) turun 42,7 poin (0,62%) ke level 6.897.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Induk TikTok dan Douyin Jajaki Layanan Pesan Antar Makanan di Tiongkok

Induk TikTok, ByteDance, tengah menguji layanan pesan-antar makanan di Tiongkok melalui aplikasi video pendeknya Douyin.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Dukung Penerimaan Negara, Industri Kripto Mudahkan Lapor Pajak

Aplikasi penjualan aset kripto, PT Pintu Kemana Saja, turut berkontribusi pada pemasukan negara melalui pajak.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Mudahkan Capres Berikutnya, RPJPN 2025-2045 Rampung September

Bappenas menargetkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

EKONOMI | 9 Februari 2023


TAG POPULER

# Sugeng Guruh Gautama


# Disney PHK Karyawan


# Gempa Turki


# Ferdy Sambo


# Capres PDIP


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Angin Puting Beliung Landa Bogor, 2 Pemotor Jadi Korban

Angin Puting Beliung Landa Bogor, 2 Pemotor Jadi Korban

MEGAPOLITAN | 15 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE