Kinerja Bawaslu Masih Lebih Buruk daripada KPU

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih belum melihat ada pelanggaran dalam proses verfikasi parpol calon peserta Pemilu 2014 ini.

Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) menilai kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahkan lebih buruk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini.

Pasalnya untuk isu-isu penyimpangan yang dianggap jelas dilakukan KPU, Bawaslu tidak merespons.

"Bawaslu luput dalam penerimaan berkas termasuk Sipol (sistem informasi partai politik), tidak ada suara Bawaslu mengenai Sipol dan luput pada verifikasi administrasi parpol," kata Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia di Jakarta, Kamis (1/11).

Padahal dua hal tersebut menurut dia sarat dengan pelanggaran. Ray juga mengatakan baru setelah enam bulan menjabat para anggota Bawaslu aktif melakukan pekerjaan dan dalam hal ini para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih lebih baik karena langsung melakukan tugas dan fungsinya. 

"Dibandingkan KPU langsung tune in pada kegiatan karena hampir semua orang yang sudah terlatih dan tak perlu ada bulan madu. Yang saya alami Bawaslu ini bulan madu sampai enam bulan, dan baru waktu parpol melapor sadar mereka ini anggota Bawaslu," kata Ray lagi.

Dia menambahkan saat menyaksikan laporan parpol yang masuk ke Bawaslu, lembaga itu juga terkesan gelagapan mendefinisikan berbagai laporan yang masuk.

Ray menilai kalau kinerja KPU masih merah dan bisa diberi angka lima,  Bawasalu masih setingkat di bawahnya yaitu angkat empat. Padahal, tambahnya, Bawaslu seharusnya lebih proaktif agar KPU tidak lalai dan melakukan pelanggaran.

"Penyakit Bawaslu  ini mengeluh dari dulu dan keluhan aneh tak bisa dapatkan informasi  dan data dari KPU, kalau bukan Bawaslu apalagi kita jadi siapa lagi yang bisa mendobrak ketertutupan KPU itu," lanjutnya.

Sementara itu, Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai nilai-nilai minus baik dari KPU maupun Bawaslu ini menjadi awal yang buruk di mata publik. Padahal melalui dua lembaga itulah publik mempercayakan pemilu yang lebih transparan dan independen.

"Kinerja Bawaslu tidak lebih baik dari KPU, bahkan Bawaslu belum menunjukkan kerja nyata dalam hal pengawasan," kata Sebastian.

Dia menambahkan jika kinerja KPU dan Bawaslu tidak diperbaiki, arus gugatan parpol dan berbagai pihak terhadap lembaga penyelenggara Pemilu 2014 akan terus terjadi.

Saat ini, Bawaslu sedang memverifikasi data laporan dari sejumlah parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi oleh KPU pada 28 Oktober lalu. Dari 34 parpol yang mendaftar, KPU mencoret 18 parpol untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual.

Meskipun ada berbagai pihak yang menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam enam bulan terakhir ini minus dalam melaksanakan tugas-tugasnya, namun Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menilai kinerja KPU sejauh ini masih bisa dimaklumi.

Pasalnya, menurut dia, kepengurusan penyelenggara pemilu tersebut masih tergolong baru dan masih ada waktu memperbaiki kekurangan sebelum pesta rakyat diselenggarakan dua tahun mendatang.

"Ya mudah-mudahan tidak begitu (kinerja KPU buruk) saya rasa Pemilu masih cukup lama dan kita bisa maklum," kata Jimly saat dihubungi Minggu (4/11).

Namun, menurutnya, berbagai kalangan dan publik harus terus memantau KPU agar berjalan sesuai dengan koridor tugasnya dan melaporkan bila ada indikasi pelanggaran.

Adapun, DKPP sendiri tidak bertindak sebagai pemantau maupun pengamat namun tugas DKPP menjalankan tugas dalam pengadilan etik penyelenggaraan Pemilu.

"DKPP sebagai pengadilan etik ya sebagaimana pengadilan biasa prinsip-prinsipnya tidak bisa berbicara sebelum ada keputusan," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lagi.

Sebelumnya, Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis yang terdiri dari sejumlah LSM mengkritik kinerja KPU dan Bawaslu yang dianggap tertutup. Bahkan KPU dinilai tidak bisa melahirkan Peraturan KPU (PKPU) yang sesuai target dalam jangka waktu enam bulan ini.

Hal yang paling disorot Koalisi adalah proses pendaftaran parpol dan proses verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu 2014.

"Jadi biar masyarakat dulu yang menilai, kami tidak akan bicara sebelum ada pelanggaran yang jelas," tutup Jimly.