Mayoritas Warganya Menolak, Mengapa DPR AS Izinkan Trump Serang Iran?

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) menolak resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan presiden untuk melanjutkan operasi militer terhadap Iran. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara pada 5 Maret 2026 itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang dilaporkan melibatkan militer Israel dan Amerika Serikat.

Dalam pemungutan suara tersebut, 219 anggota DPR menolak resolusi penghentian perang, sementara 212 anggota mendukungnya. Hasil yang sangat tipis itu membuat resolusi gagal disahkan dan secara politik membuka jalan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk melanjutkan operasi militer terhadap Iran.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Republik Brian Mast menyampaikan apresiasi kepada Presiden Donald Trump atas langkah militer terhadap Iran. Ia menyebut presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk melindungi Amerika Serikat dari ancaman yang dinilai nyata.

Dengan kegagalan resolusi tersebut, mayoritas anggota Partai Republik di DPR secara efektif memberikan dukungan politik terhadap operasi militer yang sedang berlangsung. Sebaliknya, sebagian besar anggota Partai Demokrat memilih mendukung pembatasan kewenangan presiden dalam konflik tersebut.

Selain menolak resolusi penghentian perang, DPR AS juga mengesahkan resolusi lain yang menegaskan kembali posisi Iran sebagai salah satu sponsor utama terorisme global. Langkah politik ini semakin memperkuat narasi keamanan yang digunakan untuk membenarkan kelanjutan operasi militer.

Sikap DPR AS ini berbanding terbalik dengan aspirasi rakyatnya. Data jajak pendapat terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan bagi pemerintahan Trump.

Sebagian besar warga Amerika kini secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap perang dengan Iran. Hanya sekitar 30% responden yang masih menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan konflik militer tersebut.

Faktor di Balik Dukungan DPR AS

Sejumlah faktor memengaruhi keputusan mayoritas anggota DPR untuk tidak membatasi operasi militer terhadap Iran.

Pertama, dukungan kuat terhadap Israel sebagai sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Banyak anggota Kongres memandang konflik ini berkaitan langsung dengan upaya menjaga keamanan Israel.

Pejabat pemerintahan dan anggota Kongres juga menyebut keterlibatan Amerika Serikat dipengaruhi rencana Israel melakukan aksi militer terhadap Iran. Washington memilih terlibat secara langsung untuk mengendalikan eskalasi konflik di kawasan.

Kedua, persepsi ancaman strategis dari Iran. Sebagian anggota DPR menilai program nuklir Iran serta dukungannya terhadap sejumlah kelompok militan di Timur Tengah sebagai ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat.

Ketiga, dinamika politik domestik di Washington. Dengan keunggulan tipis di DPR, Partai Republik mampu menggagalkan resolusi yang dianggap dapat melemahkan strategi militer pemerintah.

Dampak bagi Iran

Keputusan DPR AS memiliki implikasi langsung bagi Iran, terutama dalam aspek militer dan ekonomi.

Dukungan politik dari parlemen Amerika membuka kemungkinan operasi militer berlangsung lebih lama. Situasi ini meningkatkan risiko konflik regional yang dapat melibatkan kelompok bersenjata pro-Iran di Irak, Suriah, dan Lebanon.

Serangan udara yang dilaporkan dilakukan Israel dan Amerika Serikat juga telah menargetkan sejumlah fasilitas militer dan infrastruktur strategis Iran. Laporan awal menyebut korban jiwa telah mencapai lebih dari seribu orang sejak konflik meningkat.

Jika konflik terus berlanjut, Iran berpotensi menghadapi tekanan militer yang semakin besar terhadap fasilitas strategisnya.

Di sisi ekonomi, perang juga memperburuk kondisi Iran yang sebelumnya telah tertekan sanksi internasional. Eskalasi konflik dapat memicu sanksi tambahan, pembatasan perdagangan, serta peningkatan isolasi diplomatik.

Dampak Politik dan Ekonomi di Amerika Serikat

Keputusan DPR juga memicu perdebatan baru di dalam negeri Amerika Serikat, terutama terkait kewenangan presiden dalam memulai atau melanjutkan perang.

Sejumlah anggota Kongres dan pakar hukum menilai tindakan militer seharusnya memerlukan persetujuan resmi legislatif sesuai konstitusi Amerika Serikat.

Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson menyatakan pengesahan resolusi kewenangan perang saat ini dapat menjadi langkah yang berbahaya.

“Saya pikir pengesahan resolusi kewenangan perang saat ini adalah ide yang mengerikan dan berbahaya,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Sementara itu, anggota DPR Warren Davidson yang menentang keputusan presiden menilai persoalan ini berkaitan dengan batas kewenangan eksekutif.

“Perdebatan ini lebih mendasar, apakah presiden Amerika Serikat berwenang melakukan apa pun yang diinginkan. Konstitusi kita tidak mengatakan demikian,” ujarnya.

Di sisi lain, pemimpin minoritas DPR dari Partai Demokrat Hakeem Jeffries mengkritik potensi biaya perang yang besar bagi pemerintah.

“Kita tidak memiliki pembenaran konkret mengapa kita menempatkan pasukan Amerika dalam bahaya dan menghabiskan miliaran dolar untuk perang di luar negeri sementara krisis keterjangkauan terjadi di dalam negeri,” katanya.

Perang juga berpotensi meningkatkan tekanan anggaran pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat diperkirakan akan mengajukan tambahan anggaran militer bernilai puluhan miliar dolar untuk mendukung operasi di Timur Tengah.

Selain itu, konflik berkepanjangan berisiko memengaruhi opini publik. Sejumlah politisi memperingatkan bahwa meningkatnya korban jiwa dan biaya perang dapat menurunkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan luar negeri pemerintah.

Keputusan DPR AS menolak resolusi penghentian operasi militer terhadap Iran menjadi titik penting dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Dengan selisih suara yang tipis, parlemen Amerika secara tidak langsung memberikan dukungan bagi kelanjutan operasi militer yang melibatkan aliansi Israel dan Amerika Serikat.

Konsekuensi keputusan ini berpotensi luas. Bagi Iran, konflik dapat memperdalam tekanan militer, ekonomi, dan politik domestik. Sementara bagi Amerika Serikat, perang memicu perdebatan konstitusional, tekanan anggaran, serta potensi perubahan sikap publik terhadap kebijakan luar negeri.

Ke depan, arah konflik akan sangat dipengaruhi dinamika politik di Washington, respons militer Iran, serta sikap komunitas internasional terhadap eskalasi ketegangan di Timur Tengah.