Massa Trump Bersedia Tinggalkan Partai Republik Demi Dia

Beritasatu.com - Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih populer di kalangan pendukungnya meskipun ia baru saja menjadi terdakwa dalam sidang pemakzulan.

Survei oleh Suffolk University/ USA Today mengindikasikan bahwa jika Trump mendirikan partai baru, 46% pendukungnya bersedia hengkang dari Partai Republik dan pindah ke partainya.

Hanya 27% yang mengatakan akan tetap bersama Partai Republik.

Selain itu, setengah dari responden mengatakan Partai Republik seharusnya "lebih loyal kepada Trump" bahkan meskipun berisiko kehilangan dukungan dari kelompok petinggi partai yang lain. Hanya 19% yang mengatakan Partai Republik jangan terlalu loyal pada Trump dan lebih mendahulukan struktur pimpinan partai yang resmi.

Jajak pendapat melibatkan 1.000 pendukung Trump yang diambil dari data pemilihan presiden 2020. Mereka diwawancarai sepanjang Senin hingga Jumat pekan lalu.

Margin kesalahan plus-minus 3,1 poin.

Trump adalah satu-satunya presiden Amerika yang dimakzulkan dua kali. Yang pertama terkait dugaan meminta bantuan Ukraina untuk mendiskreditkan Joe Biden, lawan dan pemenang pilpres 2020.

Yang kedua karena ia dituduh menghasut massa untuk melakukan kerusuhan di Gedung Capitol, Washington DC, saat Kongres sedang bersidang untuk menetapkan kemenangan Biden, 6 Januari lalu.

Trump dibebaskan oleh Senat dalam dua sidang pemakzulan tersebut.

Namun, untuk kasus yang kedua, sebagian besar senator atau 57 dari 100 anggota Senat menyatakan ia bersalah. Hanya saja, untuk vonis bersalah butuh 2/3 suara atau 67 senator.

Ketua Fraksi Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, membebaskan Trump, tetapi ia menegaskan keputusannya untuk membela konstitusi, bukan membela Trump.

Menurut McConnell, Trump bertanggung jawab atas kerusuhan di Capitol, tetapi Senat secara konstitusi tidak bisa memakzulkan seorang presiden yang sudah tidak menjabat lagi.

Trump kemudian membalas dengan pernyataan pers yang menyerang McConnell sebagai "politisi palsu yang tanpa pendirian".