ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Heru Budi Dinilai Dapat Selaraskan Kebijakan DKI dengan Pemerintah Pusat

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 09:58 WIB
MN
WP
Penulis: Mikael Niman | Editor: WBP
Heru Budi Hartono.
Heru Budi Hartono. (BPMI Setpres)

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai, penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dapat mensinkronkan kebijakan DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Selama ini, banyak kebijakan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak selaras dengan pemerintah pusat.

Kedekatan Heru Budi sebagai Kepala Staf Kepresidenan dengan Presiden Joko Widodo menjadi alasannya. "Kedekatanya dengan Presiden, mungkin dapat digunakan untuk bargaining position (posisi tawar) dengan DPRD DKI. Namun sekali lagi, anggota DPRD hanya patuh kepada ketua umum partai," kata Agus Pambagio saat dihubungi Sabtu (8/10/2022).

Dia menjelaskan, tidak serta merta kedekatan Heru dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat di Pemprov DKI Jakarta karena Pj Gubernur memiliki keterbatasan wewenang dalam mengambil keputusan. "Kewenangan Pj gubernur DKI memiliki keterbatasan, tidak seperti gubernur definitif," ungkapnya.

Agus berharap, Pj Gubernur DKI nanti dapat membenahi integrasi transportasi. Kebijakan mengintegrasikan antarperusahaan dianggap Agus, menyalahi aturan.

ADVERTISEMENT

"Integrasi transportasi itu bukan menyatukan antarperusahaan transportasi, tetapi menyatukan antarmoda transportasi. Perusahaannya tidak perlu disatukan. Rencana ini yang akan dilaksanakan terhadap kereta rel listrik oleh Pemprov DKI," imbuhnya.

Selain itu, Pj Gubernur DKI nanti dapat menangani tata ruang DKI Jakarta. Akan ada sekitar 6 ruas jalan tol baru yang melintas di Jakarta. "Jalan tol baru ini akan menyebabkan perubahan tata ruang, ada penambahan perumahan, penambahan pusat bisnis. Saluran-saluran air mungkin jadi terhambat dengan adanya perubahan tata ruang tersebut. Ini yang harus ditangani Pj nanti," imbuhnya.

Terkait dengan penanganan banjir DKI, kata dia, Pemprov DKI Jakarta segera melakukan normalisasi kali atau sungai. Dia berharap, dalam dua tahun jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

"Secara keseluruhan, saya tidak mengenal dekat dengan beliau (Heru Budi) karena jabatan beliau merupakan jabatan yang tertutup, hanya pihak tertentu saja yang mengenal dekat, seperti media misalnya," pungkasnya.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon