ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Protes UKT Mahal, Mahasiswa: Akses Pendidikan Bukan Ladang Bisnis

Rabu, 15 Mei 2024 | 05:00 WIB
SD
R
Penulis: Sella Rizky Deviani | Editor: RZL
Suasana perkuliahan mahasiswa Kampus UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 14 Mei 2024.
Suasana perkuliahan mahasiswa Kampus UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 14 Mei 2024. (Beritasatu.com/Sella Rizky)

Jakarta, Beritasatu.com - Salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ginola, menyuarakan kekhawatirannya terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai universitas negeri di Indonesia. Menurutnya, biaya pendidikan yang semakin mahal akan menyulitkan masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Ginola menilai aksi protes yang dilakukan sejumlah mahasiswa di berbagai universitas, seperti Unsoed, Unri, dan UNS, merupakan bentuk kritik yang penting dari mahasiswa. Baginya, universitas seharusnya memprioritaskan akses pendidikan yang murah bahkan gratis, sesuai dengan amanat konstitusi.

"Pendidikan harus mencerdaskan kehidupan berbangsa, mungkin dengan pendidikan gratis. Kenaikan UKT membuat pendidikan tinggi semakin mahal dan sulit diakses oleh banyak mahasiswa," ujar Ginola.

ADVERTISEMENT

Ginola juga mengkritisi status perguruan tinggi negeri (PTN) yang beralih menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH), yang menurutnya membuat pendidikan terlihat semakin komersialisasi. Dia menekankan bahwa pendidikan seharusnya bukan untuk tujuan bisnis.

"Akhirnya, pendidikan dijalankan sebagai bisnis oleh PTN BH. Hal ini membuat akses ke pendidikan semakin sulit," tambahnya.

Selain UKT, Ginola juga menyebutkan adanya biaya lain seperti biaya yudisium dan wisuda yang juga perlu dipertimbangkan. Dia mengamati gejolak aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan adanya ketidakstabilan di lingkungan perguruan tinggi.

Ginola berharap pemerintah tidak membiarkan universitas menjalankan bisnis pendidikan secara mandiri. Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang menurutnya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Diperlukan terobosan dan program pendidikan yang lebih berkeadilan," ungkapnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon