Curhat Mahasiswa ke DPR soal Melonjaknya UKT dan IPI: Semua Diperdagangkan

Jakarta, Beritasatu.com - Melonjaknya uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) masih menjadi polemik di perguruan tinggi negeri. Mahasiswa menilai, polemik tersebut menggambarkan komersialiasi di perguruan tinggi negeri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agung Luki Praditya, saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di komplek parlemen, Senayan, Kamis (16/5/2024).

Agung menuturkan, pendidikan tinggi kini menjadi tempat komersialisasi karena begitu banyak mahasiswa tak mampu yang dibebani dengan UKT dan IPI yang mahal. Sasarannya, kata Agung, adalah mahasiswa baru dengan kenaikan UKT dan IPI hingga berkali-kali lipat.

"Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai kampus kerakyatan pun hari ini mengalami penambahan golongan UKT dan IPI yang naiknya berkali-kali lipat. Padahal, enam tahun ke belakang tidak pernah naik UKT-nya," ujar Agung.

Dia mengatakan kenaikan UKT dan IPI yang terjadi di sejumlah fakultas di UNS. Ada pun kenaikan yang begitu menonjol di UNS salah satunya yaitu besaran IPI di Fakultas Kedokteran. Sebelumnya, IPI di Fakultas Kedokteran adalah Rp 25 juta, tetapi kini naik mencapai Rp 200 juta.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan kenaikan IPI yang meroket juga terjadi di Program Studi Kebidanan dari yang sebelumnya Rp 25 juta, kini paling rendah adalah Rp 125 juta. Selain itu, kenaikan IPI yang mencolok juga terjadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS.

"PGSD IPI-nya mencapai Rp 45 juta. Coba bayangkan Indonesia kekurangan guru, tetapi ketika temen-temen ingin masuk PGSD itu Rp 45 juta. IPI-nya sangat tinggi. Bagaimana kesehatan dan pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia hari ini diperdagangkan semuanya. Kita lihat bagaimana komersialisasi pendidikan, bagaimana teman-teman kesehatan masuk kuliah harganya sangat tinggi," ungkap Agung.

Dia menambahkan, melonjaknya UKT dan IPI untuk mahasiswa baru di perguruan tinggi tak terlepas dari adanya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

Dalam peraturan tersebut, hal yang disoroti mahasiswa adalah diberikannya ruang bagi perguruan tinggi negeri untuk menambah golongan UKT, serta yang menjadi kontroversi lainnya adalah penetapan IPI yang dapat empat kali lebih tinggi dari biaya kuliah tunggal (BKT). BKT ini sendiri digunakan sebagai batas tertinggi penetapan UKT. 

Oleh karena itu, mahasiswa mempertanyakan dasar penetapan UKT dan IPI tersebut. Mahasiswa juga meminta agar DPR dapat menjembatani aspirasi ke Kemendikbudristek sehingga aturan penetapan UKT dan IPI menjadi jelas dan tidak memberatkan mahasiswa.

"Namun, yang kita pertanyakan di sini adalah landasan dasar mengapa IPI diperbolehkan 4 kali BKT, itu dari mana? Apakah tidak ada landasan secara teoritisnya atau secara ilmiahnya? Di undang-undang hanya disebutkan 4 kali (lebih tinggi) dari BKT seperti itu. Mungkin itulah yang menjadi gejolak di teman-teman semuanya," ucapnya.

Diketahui, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar RDPU bersama Komisi X DPR. Hadir sejumlah perwakilan mahasiswa antara lain dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Mataram (Unram), Universitas Riau (Unri), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) hingga Universitas Bengkulu.