Kasus Harun Masiku, KPK Disebut Sita 4 Hand Phone Tim Hukum PDIP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menggeledah rumah anggota tim hukum PDI Perjuangan (PDIP), Donny Tri Istiqomah. Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat salah satu buronan KPK, Harun Masiku. Empat hand phone Donny juga disita KPK.

“Jadi 3 Juli hari Rabu kemarin, penyidik KPK yang dipimpin oleh saudara Rossa itu berjumlah 16 orang datang ke rumah saudara Donny Istiqomah. Mereka datang melakukan pemeriksaan, melakukan penggeledahan, melakukan juga penyitaan,” kata kuasa hukum Donny yang juga dari tim hukum PDIP, Johannes Tobing di kantor Dewas KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Penggeledahan itu disebut dilakukan oleh penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti beserta tim yang tengah menangani kasus dugaan suap yang menjerat salah satu buronannya, Harun Masiku.

“Hari ini kedatangan kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan saudara Rossa atas pelanggaran etik berat,” kata Johannes Tobing.

Disampaikan Johannes, upaya penggeledahan hingga pemeriksaan tersebut dilakukan tim penyidik KPK selama kurang lebih 4 jam di rumah Donny di Jagakarsa, Jakarta. Kubu PDIP menilai tindakan penyidik KPK tersebut ada ketidaksesuaian prosedur.

“Kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa atau tidak didasari surat perintah, bahkan ini tidak ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan sebagaimana diatur oleh undang-undang,” ujar Johannes.

Lewat penggeledahan ini, Johannes menyebut ada sejumlah bukti yang diamankan KPK. “Diambil dari kediaman Pak Donny ada hanphone, alat komunikasi hand phone ada empat yang diambil, dua milik istrinya. Yang lucunya, malah hand phone Pak Donny malah tidak disita. Jadi ada tablet, ada terus hand phone milik istrinya,” tutur Johannes.

Johannes pun mengeklaim Donny mendapat intimidasi dari penyidik KPK untuk mengaku atas perbuatan yang tidak dilakukan terkait kasus Harun Masiku. Atas dasar itu kemudian tim hukum PDIP menyambangi Dewas KPK untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh penyidik KPK.