6 Bulan Memerintah, Prabowo Hasilkan 28 Kebijakan Fundamental

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto menilai masa 6 bulan pertama pemerintahannya sebagai periode krusial yang mencerminkan arah dasar kepemimpinan nasional.

Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025), Prabowo menyebut dalam “semester pertama” ini, pemerintah telah mencapai sejumlah hal mendasar dan signifikan.

“Saya ingin menegaskan bahwa dalam 6 bulan memimpin, kita telah menyentuh hal-hal yang bersifat fundamental. Ini menjadi fondasi kebangkitan kita sebagai bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, pemerintahannya sejauh ini telah menghasilkan 28 kebijakan baru yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Dari kebijakan tersebut, turut lahir hampir 200 produk turunan yang berbentuk keputusan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, hingga surat edaran.

Menurut Prabowo, pencapaian itu bukan sekadar angka, melainkan langkah konkret yang menunjukkan kerja sistematis pemerintah.

Ia mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih bahwa seluruh wewenang yang mereka pegang bersumber dari konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945.

“Kita sering menyebut Pancasila dan UUD 1945, tetapi mari kita renungkan apakah kita sungguh-sungguh menjadikannya landasan dalam setiap keputusan kita?” katanya.

Prabowo juga menekankan pentingnya objektivitas dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.

Ia mewanti-wanti agar jangan sampai pemerintah terlena dengan pencitraan semu karena kepemimpinan yang lemah di tingkat pusat bisa berdampak besar bagi masyarakat bawah.

“Negara sebesar Indonesia, dengan lebih dari 280 juta penduduk, tidak bisa dijalankan dengan sembarangan. Kesalahan kecil di atas bisa berdampak besar di bawah,” ujarnya.

Prabowo pun mengibaratkan arah kebijakan sebagai azimut. Penyimpangan sebesar satu derajat saja di awal bisa mengarah ke tempat yang sangat berbeda di akhir perjalanan.

Seruan Prabowo dalam sidang kabinet itu menjadi penegas bahwa masa transisi menuju konsolidasi pemerintahan baru harus diisi dengan kerja nyata dan ketelitian dalam menyusun arah kebijakan. Dengan mengedepankan kehati-hatian, pemerintah berharap mampu menuntun Indonesia menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera.