Masyarakat di Yogyakarta, Jambi, dan Papua Tolak Edukasi 3M

Jakarta, Beritasatu.com - Demi mendorong penerapan protokol kesehatan (3M) di berbagai daerah, Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menggandeng 32.000 duta perubahan perilaku. Tercatat hingga, Kamis (19/11/2020) ada 7,8 juta orang yang diedukasi oleh duta perubahan perilaku. Sayangnya 50.000 di antara 7,8 juta orang ini menolak diberi pemahaman protokol 3M.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi mengatakan, Satgas tidak tinggal diam dan terus mendorong sosialiasi dan edukasi. Sebab jika tidak diberi pendekatan, 50.000 yang tersebar di Yogyakarta, Papua, dan Jambi ini berpotensi besar menulari orang lain jika ada yang positif Covid-19.

"Kita berupaya pada daerah yang menolak tinggi terutama di Yogyakarta, Papua dan Jambi dengan memperkuat duta perubahan perilaku, sehingga masyarakat lebih patuh," kata Sonny Harry B Harmadi dalam dialog virtual di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Sony menyebut, untuk keluar dari pandemi dibutuhkan disiplin kolektif. Memang dalam edukasi sudah nampak kepatuhan masyarakat terhadap mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak (3M). Namun ada masanya di mana masyarakat jenuh. Padahal pandemi ini belum berakhir dan masih dibutuhkan komitmen dan kedisiplinan kolektif dalam 3M.

Untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong perubahan perilaku. Satgas pun menggandeng Badan Bahasa untuk melakukan pendekatan sosial dengan 75 bahasa lokal. Pada setiap daerah akan diberikan video singkat berdurasi 45 detik tentang anjuran protokol 3M

"Kita ingin bahasa dan komunikasi yang efektif, sehingga masyarakat bisa lakukan perubahan perilaku," ucapnya.

Selain 3M, upaya memutus rantai penularan juga didukung dengan testing, tracing, dan treatment (3T). Sampai saat ini, Satgas masih menyusun panduan kesehatan mental agar bisa mengubah paradigma dan persepsi masyarakat terhadap 3T.

"Kadang ada yang kritik testingnya rendah. Padahal 1 orang positif dicari 35 orang yang kontak erat, begitu dapat tidak mau dites, dan kita tidak bisa paksa. Itu jadi PR kita. Harus diingat keengganan ini bukan disebabkan rasa malu, tetapi ada kekhawatiran stigma dan kerelaan di karantina," ungkapnya.