Menko PMK Sebut Pendanaan Vaksin Nusantara Bukan dari APBN

Solo, Beritasatu.com - Menteri Kordinaror Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut pendanaan vaksin Nusantara bukan dari APBN. Dia pun tidak mengetahui pendanaan vaksin dari mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Sementara pemerintah saat ini masih menggunakan vaksin Sinovac untuk tahap ll.

"Itu Pak Terawan yang tahu. Yang jelas bukan dari APBN," kata Muhadjir, Jumat (19/2/2021).

Seperti diketahui, kini vaksin Nusantara tengah memasuki tahap uji klinis. Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat berkunjung ke RS Universitas Sebelas Maret (UNS) di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo.

Menurut Muhadjir, pengembangan vaksin Nusantara sudah dimulai sejak Terawan menjabat Menkes. Muhadjir pun selalu mendapatkan laporan dari Terawan.  "Saya sudah mendapat laporan Pak Terawan waktu jadi Menkes. Secara sekilas prospeknya bagus. Walaupun saya bukan ahli di bidang pervaksinan," kata Muhadjir.

Dia berharap uji klinis tahap kedua mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika lolos uji klinis ketiga, maka vaksin Nusantara bisa menjadi alternatif untuk proses vaksinasi di Indonesia.

"Ya kan nanti uji klinis harus tahap ketiga kan. Kita doakan mudah-mudahan berhasil, dan ini suatu langkah yang bagus untuk memperbanyak alternatif-alternatif dari vaksin yang akan digunakan di Indonesia," ungkapnya.

Untuk sementara ini, pemerintah masih menggunakan vaksin Sinovac untuk vaksinasi tahap kedua.

Namun demikian, pemerintah membuka peluang agar lebih banyak vaksin yang bisa masuk ke Indonesia.

"Tahap dua masih Sinovac, kita kan mengejar waktu, pokoknya Sinovac akan terus kita gunakan sambil menunggu nanti ada vaksin Merah Putih, kemudian ada kontrak-kontrak vaksin lain".

Selain itu, Muhadjir juga menjelaskan, bahwa nanti akan ada vaksin lain di antaranya AstraZeneca, ada Pfizer, yang semuanya tambah Muhadjir , sudah diendorse oleh Pak Menkes.

"Semua vaksin yang sudah mendapatkan izin edar emergency dari BPOM ya pasti kita gunakan. Kan ada namanya emergency use authorization dari BPOM," pungkasnya.