Revisi UU ITE, Kemkominfo Tangani Kajian Tiga Pasal Krusial
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU ITE, Kemkominfo Tangani Kajian Tiga Pasal Krusial

Senin, 22 Februari 2021 | 16:05 WIB
Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Hukum dan HAM (Kemhum HAM) mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pelaksana kajian revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pengkajian kriteria implementatif dan rumusan substansi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM akan mengambil langkah-langkah,” kata Menkominfo, Johnny G Plate melalui virtual conference, Senin (22/2/2021).

Menurut Johnny, langkah tersebut diambil demi mengedepankan prinsip menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia telah memilih berdemokrasi, menganut kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Karenanya semua syarat mutlak itu, Indonesia berada pada titik tidak balik lagi atau point of no return.

“Yang menjadi tugas kita bersama adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat. Dan payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satu di Undang-undang ITE,” ujar Johnny.

Mengenai adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau pasal karet, Johnny menegaskan, hal itu telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review.

“Kurang lebih sebanyak 10 kali dan mendapatkan penolakan. Namun, demi manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang itu sendiri,” ungkap Johnny.

Dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, terdapat Tim Pelaksana yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo, Sub Tim I dari Kementerian Kominfo dipimpin Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Kominfo Henri Subiakto, dan Widodo Ekatjahjana selaku Ketua Sub Tim II Kemkumham.

Johnny menuturkan, Kemkominfo akan menangani kajian dan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE.

“Pedoman pelaksanaan undang-undang ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang, karena sudah jelas penjelasan atas undang-undang sudah ada di bagian penjelasan undang-undang, dan penafsiran akhir dalam pelaksanaan judicial system kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim,” tutur Johnny.

Johnny melanjutkan, Pedoman Pelaksanaan UU ITE yang dibuat, dinilai sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan denganregulasi tersebut.

“Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya di ruang fisik, dan tentunya oleh Kominfo dalam menjaga ruang digital,” jelas Johnny.

Johnny juga mengungkapkan, suatu keniscayaan bagi Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Sehingga di era transfomasi digital dibutuhkan payung hukum yang memadai guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Di sisi yang lain harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, saya juga menggarisbawahi betul jangan sampai dalam pelaksanaan dua tim berdampak pada kekosongan payung hukum di dalam ruang digital,” tandas Johnny.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdes PDTT Terus Pantau Penerapan PPKM Mikro di Desa

Kemdes PDTT terus memantau penerapan PPKM skala mikro di 22.000 desa yang tersebar di 6 provinsi.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Tersisa Dua Hari, Pendaftar SNMPTN Sampai Tahap Finalisasi Baru 55%

Tahap pendaftaran SNMPTN sudah dimulai sejak 15 Februari dan akan berakhir pada 24 Februari atau Rabu pekan ini pukul 15.00 WIB.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Dirut PT Dania Pratama International Tidak Terlibat dengan Kasus Suap Perizinan RS di Cimahi

Direktur Utama PT Dania Pratama International, Akhmad Saekhu, tidak terlibat dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan rumah sakit di Kota Cimahi.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Doni Monardo, Muhadjir, dan Basuki Tinjau Jebolnya Tanggul Citarum

Peninjauan dilakukan lewat udara menggunakan helikopter.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Ini Sederet Kasus yang Menyeret Rizieq Menjadi Tersangka

Banyak kasus yang membuat Rizieq Syihab jadi tersangka.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Bima Arya: Ada Jalan Rusak Akibat Hujan Adukan di Medsos

Wali Kota Bogor Bima Arya meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor untuk bergerak cepat memperbaiki jalan rusak.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Rampung, Pengusaha Harap EoDB di Indonesia Membaik

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

NASIONAL | 22 Februari 2021

Dilantik Presiden, Ali Ghufron Mukti Resmi Jabat Dirut BPJS Kesehatan

Presiden Jokowi juga melantik Achmad Yurianto sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah Dewan Komisioner Ombudsman RI

Dewan Komisioner Ombudsman diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P/Tahun 2021.

NASIONAL | 22 Februari 2021

Rizieq Syihab Diminta Bertanggung Jawab Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PTPN VIII

Aarat penegak hukum bisa melakukan penyitaan lahan milik PTPN VIII yang diduga dikuasai Rizieq.

NASIONAL | 22 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS