Mahfud MD: Hukum Bukan Ayat Suci yang Tak Bisa Diubah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-4)   |   COMPOSITE 5975 (-54)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-16)   |   IDXHIDIV20 416 (-2)   |   IDXINDUST 956 (-20)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-10)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-19)   |   IDXTRANS 1056 (-5)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-10)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU ITE

Mahfud MD: Hukum Bukan Ayat Suci yang Tak Bisa Diubah

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:23 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hukum adalah produk resultan, dari perkembangan situasi politik, sosial, ekonomi hingga hukum itu sendiri masyarakat.

Untuk itu, hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. Dikatakan, hukum, termasuk UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bukanlah kitab suci yang tidak dapat diubah.

"Percayalah bahwa kita percaya bahwa hukum itu bukan ayat suci yang tidak bisa diubah. Hukum adalah produk resultan dari perkembangan situasi politik sosial ekonomi dan sebagainya sehingga hukum selalu berubah dan dibuat yang baru atau mengganti yang lama atau dibuat yang baru sama sekali itu kan Karena ada perkembangan perkembangan baru termasuk adanya undang-undang ITE ini," kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam webinar "Menyikapi Perubahan UU ITE" yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamis (25/2/2021).

Untuk itu, Mahfud meminta setiap pihak tidak alergi dengan perubahan terhadap suatu hukum. Pemerintah, kata Mahfud terbuka untuk mendiskusikan mengenai perubahan UU ITE jika dirasa telah melenceng atau tidak sesuai perkembangan zaman.

"Kalau kesepakatan yang dulu dianggap sudah kurang tepat atau melenceng mari kita buat resultan baru sekarang.
Jadi jangan alergi terhadap perubahan itu karena di dalam ilmu hukum yang paling dasar itu selalu diajarkan hukum itu selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya. Tidak ada hukum yang berlaku abadi. Sesudah dievaluasi kan berubah. Kalau perlu dicabut ya dicabut. Kalau perlu ganti ya ganti," katanya.

Mahfud mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat resultan atau kesepakatan baru terkait kontroversi di dalam UU ITE. Hal tersebut bisa dilakukan, jika ditemukan substansi yang memiliki watak haatzai artikelen atau berwatak pasal karet.

Mahfud mengaku telah membentuk Tim kajian UU ITE yang dibagi menjadi dua. Sub Tim I bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering menimbulkan multitafsir, dan Sub Tim II melakukan telaah substansi UU ITE atas beberapa pasal dalam UU yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi.

"Jika memang di dalam undang-undang itu ada substansi-substansi yang berwatak haatzai artikelen, berwatak pasal karet maka bisa diubah dan bisa direvisi. Revisi itu dengan mencabut atau menambahkan kalimat, atau menambah penjelasan di dalam undang-undang itu," kata Mahfud.

Diskusi daring ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh antara lain, Ketua Umum PWI, Atal S Depari; Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh; Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin; dan Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadja



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menkominfo: Prancis Turut Biayai 3 Proyek Kemkominfo

Menkominfo Johnny G Plate membeberkan hasil pertemuannya dengan Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

NASIONAL | 25 Februari 2021

Polisi Tolak Laporan Dugaan Kerumunan Presiden Jokowi

Langkah Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan untuk melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo ditolak polisi

NASIONAL | 25 Februari 2021

Djoko Tjandra Sebut Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin

Djoko Tjandra mengaku sempat diajak kenalannya, Rahmat untuk bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kuala Lumpur, Malaysia.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Djoko Tjandra Ungkap Cara Pinangki Minta US$ 100 Juta

Djoko Tjandra membeberkan cara yang dilancarkan Pinangki Sirna Malasari meminta uang sebesar US$ 100 juta kepadanya.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Besok Dilantik Sebagai Bupati Semarang, Ngesti Nugraha Urung Diperiksa KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Bupati Semarang terpilih, Ngesti Nugraha, Kamis (25/2/2021).

NASIONAL | 25 Februari 2021

Pengelolaan Sampah Harus Dilakukan Secara Holistik, Sistematik dan Terintegrasi

Bank sampah saat ini berkembang pesat, dimana pada tahun 2020 jumlah bank sampah telah mencapai 11.330 unit di 369 kabupaten/kota, dengan omset Rp 54 miliar.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Diperiksa Sebagai Tersangka, Ketua Tim Teknis Klaim Tak Tahu Aliran Dana Korupsi E-KTP

Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP, Husni Fahmi mengklaim tak tahu menahu mengenai anggaran maupun aliran dana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP

NASIONAL | 25 Februari 2021

KLHK Adakan E-Learning Pelatihan Pengelolaan Sampah

Target peserta pelatihan ini lanjut Vivien, sebanyak 4.200 pengurus bank sampah di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Mercu Buana Dorong Masyarakat Manfaatkan Lahan Terbatas untuk Ekonomi Kreatif

Masyarakat dapat melakukan urban farming dengan tujuan memanfaatkan lahan yang terbatas menjadi ruang terbuka hijau.

NASIONAL | 25 Februari 2021

Ungkap Pengalaman Divaksinasi, Wapres: Aman

Sebab, ia sudah mengalami langsung sebagai seorang lanjut usia (lansia) yang sudah menerima vaksin.

NASIONAL | 25 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS