Tim Kajian UU ITE Akan Tampung Masukan Aktivis dan Asosiasi Pers
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tim Kajian UU ITE Akan Tampung Masukan Aktivis dan Asosiasi Pers

Rabu, 3 Maret 2021 | 08:55 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kajian revisi UU Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah selesai mengumpulkan sejumlah masukan dari narasumber pelapor dan terlapor. Beragam masukan dan pandangan narasumber yang pernah bersinggungan dengan UU ITE disampaikan kepada tim melalui virtual.

Ketua Tim Revisi UU ITE, Sugeng Purnomo berharap masukan dari narasumber dapat menjadi bahan dalam diskusi tim. Dalam pembahasan selanjutnya akan diadakan sub tim I dan sub tim II pada pertemuan pekan depan.

"Ini bisa dimanfaatkan untuk mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan berbagai masukan, saran, pandangan dari berbagai narasumber mulai dari sesi pertama sampai ketiga," kata Sugeng Purnomo, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Dijelaskan Sugeng, seusai menghimpun masukan dan saran dari pihak pelapor dan terlapor, berikutnya tim akan menghimpun saran dan masukan dari kelompok aktivis, masyarakat sipil, praktisi dan asosiasi pers.

Dalam audiensi sebelumnya, hadir sebagai narasumber secara virtual, dari kalangan terlapor antara lain Muhammad Arsyad, Ravio Patra, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, dan Teddy Sukardi. Sementara dari kalangan pelapor adalah Alvin Lie, Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, dan Muannas Alaidid.

Dari sisi pelapor, artis Nikita Mirzani berpendapat, dirinya tidak setuju jika UU ITE dihapuskan. Dirinya juga meminta agar aparat bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan UU ITE,

"UU ITE jangan dihapus, kalau dihapus nanti pada barbar netizen-nya pada ngaco soalnya," kata Nikita seusai menceritakan pengalaman dan alasannya melaporkan orang ke pihak berwajib.

Kehawatiran yang sama juga disampaikan Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidid. Dirinya meminta pemerintah harus hati-hati dalam merevisi sejumlah pasal di UU ITE agar nantinya tidak muncul persoalan baru.

"Saya kira poinnya yang pertama jangan sampai kemudian niat baik revisi UU ITE, misalnya, dalam pasal 27 ayat 3 yang dituding sebagai pasal karet kemudian malah dihapus dan media sosial kita malah menjadi saling menghujat satu sama lain. Bapaknya dihina ibunya dihina ya mungkin itu akan menjadi persoalan kalau kemudian tidak dilaporkan. Baik pasal 27 ayat 3. Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Jadi saya kira ini harus hati-hati dalam persoalan revisi UU ITE," kata Muannas.

Berbeda dengan Muannas dan Nikita, seorang aktivis yang pernah dikenakan pasal dalam UU ITE Ravio Partra, menilai, hukum seharusnya menciptakan ketertiban, bukan memunculkan chaos di kalangan masyarakat.

"Saya dikata-katain, difitnah dinarasikan sebagai mata-mata asing suatu negara. Kalau saya bereaksi dengan melaporkan banyak orang-orang, ujungnya satu negara dipenjara kan?," kata Ravio kepada Tim UU ITE.

Patra menceritakan bagaimana pengalamannya berhadapan dengan pihak kepolisian saat dilaporkan terkait dengan UU ITE. Bagi Patra UU ITE adalah bentuk pengekangan kebebasan sipil.

"Saya sebenarnya secara pribadi saya penginnya dihapus, tapi karena saya juga paham ada kebutuhan, karena saya juga mengakui juga memahami bahwa secara global banyak negara masih belajar mengatur medium internet. Cuma yang terjadi di Indonesia menurut saya terlalu cepat terlalu beringas tidak ada moderasinya, berlebihan respons nya. Kalau saya tidak punya prinsip bahwa UU ITE ini bentuk mengekang kebebasan sipil, saya bisa laporkan orang-orang yang ketika saya mengalami kriminalisasi tahun lalu, misalnya, kalau saya hitung ada ratusan orang yang bisa saya UU ITE-kan," kata Patra.

Dalam kesempatan yang sama, Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang juga pernah bersinggungan dengan UU ITE menekankan pentingnya edukasi di media sosial agar tidak terjebak dalam kasus hukum.

"Mungkin kita sebelum masuk ke dalam pembuatan undang-undang ITE ini akan direvisi atau pun dicabut, lebih berpikirnya ke arah edukasinya dulu. Edukasi kepada generasi anak muda sekarang ini bagaimana tata krama dari media sosial itu seperti apa. Saya lihat banyak juga kasus-kasus yang masih anak-anak muda dengan tanpa berpikir dua kali langsung memberikan posting di media sosial dan itu mereka tidak banyak berpikir bahwa akan ada akibatnya di undang-undang ITE ini," ujar Prita.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dukung Kampus Merdeka, 10 Perguruan Tinggi Bentuk Konsorsium "Ihilead"

Tujuannya adalah untuk mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Kejaksaan Tangkap Buronan Pembobol Dana Pensiun Pertamina Rp 1,4 Triliun

Terpidana tindak pidana korupsi tersebut atas nama Bety yang merupakan Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Sekuritas.

NASIONAL | 3 Maret 2021

GP Ansor dan Aice Group Usulkan Gerakan Pentahelix di Tiap Provinsi

Persiapan terbaik dalam menghadapi bencana dengan membangun kolaborasi pentahelix, terutama di wilayah dengan kerawanan bencana tinggi.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Pegawai Dirjen Pajak yang Diduga Terlibat Suap Sudah Dibebastugaskan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang oleh KPK diduga terlibat suap tersebut telah dibebastugaskan.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Lingkungan Strategis Global yang Kian Dinamis Munculkan Ancaman Nonmiliter

Pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

NASIONAL | 3 Maret 2021

ICIS: Ancam Persatuan, Website Radikal Intoleran Harus Ditertibkan

Jika ditemukan konten yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia maupun nilai-nilai keberagaman yang toleran, maka bisa langsung disikat.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Presiden Jokowi: Indonesia Harus Antisipasi Bencana

Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya termasuk pemerintah daerah (pemda) harus mempersiapkan diri dengan mengantisipasi terhadap bencana secara detail.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Mahfud MD: Sarjana Hukum Tata Negara Jangan Takut Mengkritik

Mahfud MD juga meminta sarjana hukum tata negara tak takut mengkritik pemerintah.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Total Terduga Teroris Jaringan JI di Jatim yang Ditangkap Jadi 22 Orang

Dari penangkapan itu, disita sejumlah barang bukti seperti panah, samurai serta alat-alat tinju atau taekwondo.

NASIONAL | 3 Maret 2021

Gus Yaqut Audiensi dengan Pimpinan KPK untuk Cegah Korupsi di Kemag

Rombongan Gus Yaqut diterima oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango beserta jajaran.

NASIONAL | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS