Pedoman Implementasi Jadi Penanda Percepat Revisi UU ITE
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pedoman Implementasi Jadi Penanda Percepat Revisi UU ITE

Jumat, 25 Juni 2021 | 08:31 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 229/2021, Nomor 154/2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai memiliki sejumlah ketentuan yang dapat berpeluang membantu perbaikan masalah implementasi UU ITE. Namun, terdapat sejumlah catatan dalam regulasi tersebut yang seharusnya menjadi dasar kuat untuk menyegerakan revisi UU ITE.

"Dari SKB atau Pedoman ini ICJR melihat ada beberapa ketentuan yang dapat berpeluang membantu perbaikan masalah implementasi UU ITE di lapangan, namun masih terdapat catatan yang menjadi dasar kuat revisi UU ITE harus disegerakan," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) Erasmus Napitupulu dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Erasmus membeberkan sejumlah catatan dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE. Dikatakan, terkait Pasal 27 ayat (1) tentang Kesusilaan UU ITE, misalnya, SKB Pedoman telah merujuk Pasal 281-282 KUHP dan UU Pornografi. Namun sayangnya, berbeda dengan KUHP dan UU Pornografi yang mengatur bahwa melanggar kesusilaan haruslah di muka umum atau untuk keperluan komersial, SKB Pedoman Implementasi masih mengatur korespondensi orang ke orang dapat dijerat, tanpa secara tegas memastikan perbuatan yang dipidana adalah perbuatan transmisi/distribusi/membuat dapat diakses harus ditujukan untuk diketahui umum.

Hal ini tetap membuka ruang kriminalisasi bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau korepondensi privat atau pribadi yang tidak ditujukan untuk umum atau tidak untuk kebutuhan komersil.

"Namun perlu diingat bahwa dalam pedoman itu Pasal 27 Ayat (1) sudah menyatakan konten kesusilaan merujuk pasal UU Pornografi, sehingga dengan merujuk langsung UU Pornografi maka ketentuan pengecualian pidana untuk kepentingan pribadi atau privat seperti yang dimuat dalam UU Pornografi harus berlaku secara otomatis," katanya.

Kemudian, lanjut Erasmus, Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik. Pedoman pasal ini merupakan yang paling baik dalam upaya meluruskan masalah implementasi UU ITE. SKB memberikan penegasan bahwa Pasal 27 Ayat (3) merujuk ke Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai delik pokoknya, sehingga hanya bisa digunakan lewat aduan korban atau seseorang yang diserang kehormatan, dan korban di sini hanya dimengerti sebagai orang perseorangan (naturlijkpersoon) dan bukan badan hukum (rechtpersoon).

"Pedoman juga berhasil memberikan gradasi dari apa perbuatan menyerang kehormatan dan memberikan pengecualian bagi delik penghinaan ringan untuk tidak bisa digunakan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE," katanya.

Erasmus mengatakan, pasal ini juga bermasalah yang ditandai dengan tingginya kriminalisasi pendapat dan opini masyarakat yang berisi kritik, penilaian atau hasil evaluasi. Dalam SKB sudah memberikan pengecualian bagi perbuatan-perbuatan tersebut maka tidak diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau penghinaan atau mencemarkan nama seseorang.

Berikutnya Pasal 27 Ayat (4) tentang Pemerasan/Pengancaman. ICJR juga memberikan catatan baik untuk SKB dari pasal ini yang bisa memberikan perlindungan bagi korban KBGO, meskipun pasal ini sejatinya sudah ada dan merupakan duplikasi dari KUHP.

Merujuk pada substansi termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 Ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi. Maka korban-korban KBGO dapat melaporkan tindakan pengancaman dan pemerasan kepada mereka, dan aparat penegak hukum tidak lagi dapat berkelit tidak ada pasal pidana untuk menjerat pengancam atau pemeras korban KBGO.

"Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Pedoman yang ditandatangani tiga pihak ini berusaha untuk memberikan batasan terkait ujaran kebencian, hal ini bisa menjadi langkah awal untuk melakukan revisi UU ITE, namun permasalahan sesungguhnya terletak pada pengertian antargolongan," terangnya.

Unsur antargolongan masih menjadi masalah serius setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga hal tersebut perlu direvisi nantinya. Sejalan dengan putusan MK yang meminta pembentuk UU untuk melihat adanya kelompok lain di luar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang menjadi bagian dari antargolongan.

"Maka dalam konteks itu, pemerintah dan DPR harus mempertegas antargolongan ini tetap berdasar pada identitas masyarakat atau warga negara, yang merupakan sesuatu yang melekat dan susah diubah, bukan profesi, kelompok, atau hal lain yang mudah untuk berubah-ubah," paparnya.

Erasmus juga menyoroti Pasal 29 UU ITE tentang Pengancaman di Ruang Siber (Cyberbullying). Pedoman pasal ini cukup bermasalah karena tidak memasukkan syarat pasal ini sebagai delik aduan, pasal ini harusnya merupakan delik aduan karena ditujukan pada pribadi.

"Hal ini harus dipertegas, khususnya dalam revisi UU ITE nantinya," tegasnya.

Pasal 36 tentang Perbuatan Pidana yang Menyebabkan Kerugian bagi Orang Lain. Menurut Erasmus pedoman belum mempertegas peran dari polisi dan jaksa dalam melakukan pemeriksaan kerugian materiil dari pelanggaran yang diderita korban akibat Pasal 27 – 34 UU ITE.

Hal ini diperlukan karena di dalam praktiknya, banyak ditemui pasal ini digunakan semata-mata agar aparat penegak hukum bisa melakukan penahanan bagi perbuatan pidana yang diancamkan dibawah lima tahun dan tidak bisa dilakukan upaya paksa.

"Namun, setidaknya dengan adanya ketentuan bahwa kerugian adalah delik materiil, polisi dan jaksa perlu mencari alat bukti nyata kerugian tersebut sebelum menggunakan pasal ini," ujarnya.

Melihat isi dari pedoman ini maka setidaknya ICJR menilai, terdapat sebuah pengaturan yang berpeluang dapat memperbaiki implementasi aturan UU ITE. Namun tentu, perlu ditegaskan kembali, pedoman ini disusun sebagai pedoman implementasi dalam masa transisi pengesahan revisi kedua UU ITE, seperti yang dijanjikan pemerintah.

"Pedoman semacam ini tidak boleh menjadi kebiasaan dalam menjawab permasalahan norma dalam sebuah UU. Lebih jauh, keberadaan pedoman ini harus menjadi isyarat pentingnya revisi UU ITE untuk segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. Sebab tanpa revisi UU ITE, maka tidak ada jaminan pasti selesainya berbagai permasalahan yang tidak dapat disentuh oleh pedoman UU ITE," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemendikbudristek Permudah Layanan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Ditjen Diktiristek) berupaya untuk mempermudah layanan penyetaraan ijazah luar negeri yang kini dapat dilakukan sepenuhnya secara daring.

NASIONAL | 29 September 2021

Kemendikbudristek Minta Mahasiswa Belajar di Luar Negeri Jadi Duta Bangsa

Mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah di luar negeri selain menjadi pelajar, juga dapat menjadi duta bangsa yang memberikan kontribusi bagi negara.

NASIONAL | 29 September 2021

Megawati Beberkan Alasan Baguna Selalu Bangun Dapur Umum Pascabencana

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjelaskan alasan Baguna PDIP selalu bangun dapur umum saat operasi pascabencana.

NASIONAL | 28 September 2021

Fahri Hamzah Puji Kinerja Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp 26,1 Triliun

Eks Ketua DPR, Fahri Hamzah memuji kinerja Kejaksaan Agung yang berhasil menyelamatkan uang negara Rp 26,1 triliun dari penanganan perkara korupsi.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Minta Kepala Daerah Pastikan Keluarga Miskin Ekstrem Terima Bantuan

Wapres Maruf Amin meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem menerima seluruh program bantuan.

NASIONAL | 28 September 2021

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa kepada Jokowi

Seorang pemuda pegiat mangrove di Bengkalis, Riau bernama Kasbul Asror meminta mendapat beasiswa saat bertemu Presiden Jokowi. Asror meminta beasiswa kursus.

NASIONAL | 28 September 2021

Jubir Presiden Benarkan Kapolri Ingin Rekrut Novel Baswedan Cs

Jubir Presiden, Fadjroel Rachman membenarkan informasi yang menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

NASIONAL | 28 September 2021

Megawati Minta Para Kepala Daerah PDIP Siapkan Peta Jalan Tanggap Bencana

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri meminta para kepada daerah dari PDIP untuk mempersiapkan peta jalan tanggap bencana.

NASIONAL | 28 September 2021

Rencana Buka Prodi Kedokteran, PresUniv Kerja Sama dengan Unpad

Rencana PresUniv membangun Prodi Kedokteran maju selangkah dengan menggandeng Unpad dalam deklarasi pembinaan/pendampingan.

NASIONAL | 28 September 2021

Pembelajaran Tatap Muka, Sekolah dan Orang Tua Wajib Jaga Prokes Anak

Untuk menghindari klaster baru, sekolah dan orang tua wajib menjaga protokol kesehatan (prokes) pada anak.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Citilink


# PTM


# Piala Sudirman


# Interpelasi Formula E


# Pengobat Alternatif Ditembak



TERKINI
Tunisia Mulai Berikan Dosis Ketiga Vaksin Covid-19 untuk Lansia

Tunisia Mulai Berikan Dosis Ketiga Vaksin Covid-19 untuk Lansia

DUNIA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings