Saiful Mujani: NU dan Muhammadiyah Beri Ruang Pluralisme

Dari sisi etnis, umumnya warga berdasarkan etnis di Indonesia tidak setuju pandangan bahwa sila pertama Pancasila diartikan sebagaimana diyakini oleh hanya pemeluk agama Islam. Hanya warga etnis Sunda dan Madura yang lebih banyak setuju dengan pandangan tersebut, 66% dan 59%.

Dalam aspek pendidikan, hanya 42% warga dengan latar belakang pendidikan SD yang tidak setuju dengan pandangan mengenai sila pertama Pancasila yang diartikan hanya menurut ajaran Islam. Sebaliknya, ada 60% warga dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi yang tidak setuju dengan pendapat tersebut.

"Semakin tinggi pendidikannya (warga), semakin inklusif. Ini sesuai dengan perkiraan," terang Saiful.

Hal yang sama terjadi dalam aspek pendapatan. Warga yang berpendapatan lebih tinggi memiliki sikap yang lebih inklusif dibanding dengan yang berpendapatan lebih rendah. Sementara dari sisi wilayah, proporsi warga yang setuju dengan pandangan bahwa sila pertama Pancasila harus diartikan sebagaimana diyakini oleh hanya umat Islam lebih banyak pada warga di Jawa Barat, 66%. Sementara Jawa Tengah dan DIY relatif lebih inklusif.

Saiful menduga ada wilayah tertentu di Jawa Barat yang memiliki pandangan keislaman yang lebih eksklusif mengingat bahwa daerah ini pernah menjadi salah satu basis bahwa tempat lahirnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Saiful menyimpulkan bahwa dalam hal apakah sila pertama Pancasila bisa mengakomodasi pluralisme keagamaan atau tidak, di dalam masyarakat Indonesia, ada kelompok tertentu yang memiliki pandangan lebih eksklusif untuk Islam.

Saiful menambahkan bahwa berdasarkan data yang ada, pendidikan bisa menjadi pintu masuk perbaikan pluralisme di Indonesia.

"Pendidikan adalah sesuatu yang bisa diupayakan. Kalau kita punya program pendidikan yang bagus untuk masyarakat, kalau kita punya ekspektasi masyarakat akan semakin terbuka, inklusif, pluralis, pendidikan bisa membantu untuk tumbuhnya pluralisme di dalam masyarakat," tutupnya.