Revisi UU Desa, Cak Imin Jamin Nasib Perangkat Desa Lebih Baik

Jakarta, Beritasatu.com - Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kembali menegaskan, pihaknya mendukung penuh perjuangan Kepala Desa terkait penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode dengan batasan maksimal 2 periode.

Pria yang akrab disapa Cak Imin alias Gus Muhaimin itu juga menjelaskan, sementara ini yang diakomodir adalah aspirasi masa jabatan Kepala Desa. Sementara aparatur desa akan dilakukan penataan yang lebih baik dan maksimal.

"Masa jabatan perangkat desa enggak bisa disamakan dengan masa jabatan Kades karena posisinya berbeda. Posisi Kades adalah jabatan politik, sementara Perangkat Desa bukan jabatan politik," ujar Cak Imin di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Cak Imin menjamin, dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu, akan dimasukkan sistem penataan perangkat desa yang lebih maksimal. Salah satunya adalah jaminan sosial yang lebih memadai.

"Perangkat desa adalah bagian penting dalam pembangunan desa. Kami berharap revisi UU Desa dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara," tandas Cak Imin.

Sebelumnya diberitakan, ribuan Kepala Desa menggeruduk gedung DPR RI untuk menyampaikan tuntutan merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka menuntut agar masa jabatan Kades diubah dari 6 tahun ditambah menjadi 9 tahun.

Cak Imin juga menyatakan dukungan penuh dan akan mengawal agar revisi UU Desa masuk program legislasi nasional prioritas (Prolegnas Prioritas).

PKB, kata dia, sejak lama memperjuangkan kesejahteraan desa. Mulai dari memperjuangkan UU Desa hingga mengawal langsung pembangunan desa melalui kader-kadernya di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Maka PKB sangat terbuka dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan desa termasuk upaya untuk melakukan revisi UU Nomor 6/2014 tentang Desa," kata Cak Imin.