Pengamanan Pemilu Tak Bisa Dianalogikan Sebagai Rahasia, Tapi Transparansi

Jakarta - Pengamanan pemilu harus dapat menjamin sterilnya kegiatan tersebut dari tindakan manipulasi data dan hasil pemilu. Karena itu, pengamanan pemilu hendaknya tak dianalogikan sebagai sesuatu yang rahasia dan tertutup bagi pihak-pihak di luar KPU.

"Pengamanan Pemilu jangan dianalogikan dengan rahasia, tetapi harus diartikan sebagai transparansi yang terbebas dari manipulasi. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila KPU bekerja sama dengan Lemsaneg dalam hal pengamanan Pemilu 2014," kata Ketua Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus, di Jakarta, Senin (21/10).

Menurut Hotland, setidaknya terdapat empat celah potensi kecurangan pada Pemilu 2014 yang akan datang. Keempat celah tersebut adalah, celah administratif, celah teknologi (hardware/software), celah campur tangan manusia, dan celah regulasi.

Adanya temuan e-KTP bermasalah dan DPT yang tidak valid mengindikasikan kuatnya celah kecurangan secara administratif. Dikaitkan dengan proses pembuatan e-KTP, maka perlu dipertanyakan soal adakah mekanisme pengawasan pembuatannya. Sehingga dapat dipastikan bahwa e-KTP yang tercetak jumlahnya sesuai dengan yang berhak mendapatkannya.

"Hal ini sangat berhubungan apabila dikaitkan dengan putusan MK pada Pemilu 2009 lalu, yang memperbolehkan penggunaan KTP bagi yang tidak tercantum di DPT. Jadi sangat jelas benang merahnya dan sangat potensial disalahgunakan pada Pemilu 2014 nanti," tegas Hotland.

Soal penyalahgunaan teknologi (software/hardware), FAIT berharap Komisi II DPR menginstruksikan agar perangkat teknologi yang digunakan KPU divalidasi sebelum digunakan pada Pemilu 2014 nanti.

Lebih jauh, FAIT menyerukan kepada semua elemen bangsa agar bersama-sama mengawasi Pemilu 2014 yang akan datang. FAIT siap bergandengan tangan dengan lembaga terkait dalam hal pengawalan proses demokrasi itu.

"Kami sedang mempersiapkan usulan-usulan yang berhubungan dengan teknis pengawasan Pemilu 2014. Sesegera mungkin, kami akan menyampaikannya kepada Komisi II DPR," tandas Sekjen FAIT Janner Simarmata.