Ahok: e-Budgeting Kontrol dan Awasi Penyelewengan Anggaran

Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sistem e-budgeting bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi penyelewengan anggaran.

"Anggaran siluman itu gak aneh. Kita udah tahu itu udah diketok palu. Karena kita gak bisa cegah waktu dicoret-coret di kertas, begitu dikeluarkan menjadi APBD sudah tergantung. Makanya di APBD-P banyak sekali kita potong," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/10).

Menurut Ahok pula, anggaran yang muncul kembali itu membuat APBD banyak terjadi pemotongan.

"Kita potong lagi munculnya anggaran yang sudah dianggap tidak perlu. Karena kita tidak bisa cegah. Makanya kita harus buat e-budgeting, supaya apa (yang) saya bilang tidak boleh, maka tidak kecolongan. Tanpa password saya, Anda tidak bisa ubah," ujar dia.

Saat ini, lanjut Ahok, pihaknya tidak bisa menuduh siapa pun, karena belum jalannya sistem e-budgeting ini.

"Kalau sistem e-budgeting ini jalan, nanti akan kelihatan, yang teriak-teriak marah berarti itu dirugikan. Sekarang kan semua gak mau ngaku. Kita tidak tahu apakah itu oknum di BPKD, Bappeda, SKPD, maupun Sudin. Masing-masing tidak ada yang mengaku. Tapi faktanya, angka yang dikeluarkan berbeda dengan apa yang kita coret. Berarti kan ada yang nambahin, yang tidak menuruti instruksi saya," kata dia.

Karena itu, pihaknya menurut Ahok, sengaja menaruh 50 personel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan pengawasan terhadap oknum yang melakukan "mark-up" anggaran.

"Maka yang bekerja di pengadaan barang stres. Karena kalau mereka main, maka kami tangkap. Aparat BPKP itu sudah turun. Kita sudah menetapkan tersangka, salah satu Kasudin Tata Ruang yang transaksinya tidak wajar. Sudah mulai dipanggil nih. Jadi PPATK akan menelusuri pejabat-pejabat kita, dananya itu seperti apa," ujarnya pula.