Buruh Bekasi Minta Sewa Kamar yang Memuat 59 KHL

Bekasi - Pembahasan upah minimun kota (UMK) Bekasi oleh Dewan Pengupahan Kota masih menyisakan 1 dari 60 item kebutuhan hidup layak (KHL) yang belum tuntas disepakati.

"Satu item KHL ini adalah terkait penentuan harga sewa kamar (tempat tinggal). Belum ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha terhadap penentuan sewa kamar," ungkap Kabid Hubungan Industrial dan Sarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Sudirman, Kamis (7/11).

Menurutnya, pembahasan alot mengenai harga sewa kamar dikarenakan permintaan perwakilan buruh terhadap kamar (tempat tinggal) yang dapat menampung 59 item KHL lainnya.

"Belum ada kesepakatan harga sewa kamar yang dapat memuat lemari, kompor, dan semua item KHL yang telah ditetapkan di dalam kamar, yang nantinya akan disewa. Intinya, mereka meminta ruang kamar besar yang dapat memuat item KHL seluruhnya," imbuhnya.

Namun demikian, Disnaker Kota Bekasi menargetkan pembahasan UMK paling lambat pada 20 November 2013 mendatang. Dan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan.

Saat yang bersamaan sejak pagi hingga sore, massa buruh dari serikat pekerja Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Bekasi dan berlanjut ke Gedung DPRD Kota Bekasi.

Mereka mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan anggota legislatif untuk mendorong agar kenaikan upah minimum kota (UMK) Bekasi sebesar 40%.

"Penetapan UMK 2014, keinginan kami ada kenaikan 40% namun sesuai dengan mekanisme dalam penetapan oleh dewan pengupahan kota," kata Ketua DPC FSBDSI Kota Bekasi, Subagyo Hamdono.

Menurut Subagyo, bila kenaikan UMK sekitar 40% dari tahun 2013 maka gaji buruh Rp 2,1 juta menjadi Rp 2,9 juta perbulan.

Sedangkan di tempat terpisah, pembahasan Upah Minimum Kabupaten Bekasi mengalami jalan buntu, pada Rabu (6/11) kemarin. Pemerintah Kabupaten Bekasi belum menetapkan upah minimum 2014.