IPW: Jangan Pilih Partai Politik Korup

Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih partai politik yang korup dan menggunakan praktik-praktik politik uang dalam memenangkan Pemilu 2014.

"Terutama menjelang Pemilu 2014, pada momentum itu sering 'dibanjiri' politik uang. Aparat Polri dan masyarakat harus bersama-sama memerangi caleg dan parpol yang korup," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut menyusul Peringatan Hari Antikorupsi se-dunia yang jatuh pada Senin (9/12).

Neta juga mengimbau agar Polri terus mengusut caleg dan oknum-oknum parpol yang korup.

"Gerakan kampanye caleg dan partai korup harus terus menerus dikumandangkan, sehingga kerja sama masyarakat dan polisi sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan atau memerangi korupsi menuai hasil," katanya.

Menurut dia, jika korupsi terus berkembang, keadilan tidak akan tercapai di negeri ini.

"Para koruptor akan mudah membeli hukum dan rakyat akan terjebak dalam kemiskinan yang laten," katanya.

Dia juga meminta sikap politik pemerintah dan para hakim tipikor untuk menghukum para koruptor dengan hukuman maksimal, misalnya vonis mati.

"Sehingga ada efek jera bagi para pejabat dan politisi untuk melakukan korupsi," katanya.

Hal sama disampaikan Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli yang mengatakan hari Anti-Korupsi Internasional harus menjadi instropeksi bagi pejabat negara.

"Hari Anti-Korupsi dan hari HAM sedunia adalah merupakan momen semua pejabat negeri ini berani dan mau introspeksi apakah selama ini telah jujur dalam mengemban amanah rakyat," katanya.

Pieter mengatakan masalah korupsi di Indonesia terkait mental para pejabat publik yang serakah dan tidak punya hati nurani.

Transparency International merilis indeks korupsi tahunan pada Selasa (3/12) yang menunjukkan Indonesia mendapat skor 32 dengan peringkat 114 dari 177 negara atau lebih baik dari Vietnam, Timor Leste, Laos, dan Myanmar.

Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok.