Kasus Century Harusnya Sudah Selesai di Ranah Politik

Kamis, 12 Desember 2013 | 13:43 WIB
CP
B
Penulis: Carlos KY Paath | Editor: B1
Tiga orang anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR (kanan-kiri) Chandra Tirta Wijaya, Bambang Soesatyo dan Ahmad Yani memberikan keterangan pers menanggapi pemeriksaan Wapres Boediono sebagai saksi oleh KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Tiga orang anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR (kanan-kiri) Chandra Tirta Wijaya, Bambang Soesatyo dan Ahmad Yani memberikan keterangan pers menanggapi pemeriksaan Wapres Boediono sebagai saksi oleh KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Jakarta – Kasus dugaan korupsi dana talangan Bank Century kembali masuk ke ranah politik. Apalagi setelah Tim Pengawas (Timwas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kasus Century memutuskan memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Politikus di DPR terkesan memanfaatkan pemanggilan Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) untuk kepentingan Pemilu 2014. Politik lebih di kedepankan jika dibandingkan substansi penyelesaian kasus tersebut.

"Dengan menarik kembali kasus Century ke ranah politik, ini bukan tanpa risiko. Karena kita sedang menyongsong Pemilu 2014," kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (12/12).

Dia menambahkan, sebenarnya hasil kajiannya tentang kasus Century sudah diserahkan kepada penegak hukum.

"Mestinya kasus ini sudah selesai di ranah politik. Karena kasus Century sejak saat itu berada di ranah hukum," imbuhnya.

Menurut Siti, seharusnya DPR melakukan kompetisi yang substansinya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kompetisi yang "saling menghabisi" demi meraih kemenangan.

Dia mengemukakan, seluruh elemen bangsa harus dapat mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis, bebas dan berkeadilan. Dijelaskan, pemilu yang demokratis mengedepankan kompetisi elok atau elegan, transparan dan akuntabel.

Karena itulah, menurutnya, partai politik (parpol) diharapkan tidak memaknai kompetisi dan kontestasi untuk sekadar saling menjatuhkan.

"Di tahun politik sekarang ini tarik-menarik kepentingan sumbu pendek membuat orang kurang berpikir jernih," ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon