Soal Nama Kapal Perang TNI AL, Singapura Diminta Hormati Kedaulatan Indonesia

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto meminta Pemerintah Singapura menghormati kedaulatan Republik Indonesia dalam menentukan seseorang mendapat kehormatan sebagai pahlawan.

Sikap tegas itu disampaikan Djoko menanggapi protes Singapura atas penamaan kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, KRI Usman–Harun.

"Pemerintah Indonesia memiliki tatanan, aturan, prosedur, dan kriteria penilaian sendiri untuk menentukan seseorang mendapat kehormatan sebagai pahlawan. Itu tidak boleh ada intervensi dari negara lain," kata Djoko melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (6/2).

Djoko mengatakan, kebijakan Pemerintah RI menetapkan salah satu kapal perangnya dengan nama KRI Usman–Harun berdasarkan pertimbangan matang. Selain itu, penggunaan nama Usman-Harun adalah sesuai bobot pengabdian dan pengorbanan kedua tokoh itu.

"Mereka pantas mendapatkan kehormatan dan gelar itu. Bahwa ada persepsi yang berbeda terhadap kebijakan Pemerintah RI oleh negara lain, dalam hal ini Singapura, tidak boleh menjadikan kita surut dan gamang untuk tetap melanjutkan dan memberlakukan kebijakan itu," tegas dia.

Ia juga mengingatkan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yeuw, pada tahun 1973 sudah menabur bunga di atas pusara Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.

"Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi permasalahan terkait isu ini," jelas Djoko.

Seperti yang diberitakan sebelumnya Singapura menyampaikan keberatannya atas penamaan kapal perang TNI AL dengan nama dua pahlawan Dwikora yang gugur ketika melaksanakan tugas di Singapura pada 1965.

"TNI AL punya otoritas dan pertimbangan matang untuk memberikan penghormatan kepada pahlawannya untuk diabadikan di sejumlah kapal perang RI," kata Djoko.