Dana Hibah dan Bansos Banten Dicairkan Setelah Pileg

Serang - Dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten senilai Rp 65 miliar ditahan hingga selesai pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) 9 April 2014 mendatang.

Bahkan Dinsos Banten saat ini tidak memberikan pengelolaan dana Bansos kepada organisasi kemasyarakatan, yang dipimpin oleh keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nandy Mulya mengatakan, anggaran bansos dan hibah untuk program Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) sebanyak 30.000 orang, dengan bantuan masing-masing Rp 1,5 juta. "Anggaran untuk RTSM Jamsosratu yang disiapkan sebesar Rp 45 miliar," jelas Nandy di ruang kerjanya, Selasa (11/3).

Lebih jauh Nandy memaparkan bahwa dana hibah dan bansos itu juga digunakan untuk Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dengan jumlah penerima 1.200 orang dengan masing-masing Rp 3 juta atau senilai total Rp 3,6 miliar.

Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan (JS 0DK) sebanyak 400 orang, dengan masing-masing penerima sebanyak Rp3,6 juta atau senilai Rp 1,4 miliar.

Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah untuk 904 orang, masing-masing Rp 15 juta atau senilai Rp 13,560 miliar; Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak di Panti sebanyak 480 anak, masing-masing anak mendapatkan Rp 3 juta atau senilai Rp 1,440 miliar.

Selanjutnya Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 30 orang, masing-masing Rp 20 juta atau Rp 600 juta; Panti Rehabilitasi sebanyak 4 panti, masing-masing Rp 50 juta atau sebanyak Rp 200 juta.

"Anggaran ini tidak akan segera dicairkan. Pencairan akan dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 mendatang, bahkan kami juga saat ini tidak memberikan pengelolaan uang ini kepada organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh keluarga," ujarnya.

Nandy juga menjelaskan, jumlah RTSM di Banten sebanyak 136.000 orang. Untuk menyelesaikan masalah ini, selain terdapat anggaran dari Pemprov Banten juga dari pemerintah pusat melalui program PKH yang mengakomodir sebanyak 96.000 orang.

"Data RTSM sebanyak 136.000 orang ini hasil Pendataan Program Pelindungan Sosial 2011 yang dilakukan BPS," ujarnya.

Kasi Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Dinsos Banten, Irma Mulia Sari mengatakan anggaran Rp 1,440 miliar untuk 480 anak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak di panti.

"Masing-masing anak mendapatkan Rp 3 juta setiap tahunnya, dan ini hanya untuk pemenuhan anak dalam panti. Pembagian dana tersebut sama setelah Pemilu Legislatif atau pada akhir April atau awal Mei 2014. Yang pasti setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif," katanya.