Proyek JEDI Terealisasi Awal 2012

Pendataan daerah bantaran kali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap pelaksanaan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) bisa direalisasikan pada awal tahun 2012.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Moh Tauchid di Jakarta, Jumat mengatakan, proses negosiasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov. DKI Jakarta dan Bank Dunia akan segera dimulai akhir November 2011.

"Awal Desember 2011 direncanakan negosiasi paket pekerjaan antara Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Bank Dunia dapat difinalkan," kata Moh Tauchid.

Selanjutnya, kata Tauchid, hasil negosiasi tersebut akan dibawa ke Kantor Pusat Bank Dunia untuk mendapat persetujuan.

"Diharapkan, persetujuan finalisasi paket pekerjaan oleh pihak Bank Dunia dapat diselesaikan pada Januari 2012 dan dana pinjaman pun bisa segera dicairkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pinjaman dari Bank Dunia untuk Proyek JEDI sebesar Rp 1,35 triliun atau setara dengan US$ 150,5 juta, dimana pinjaman Pemerintah Pusat Rp 631 Miliar (46,6 persen), dan pinjaman Pemprov DKI Jakarta Rp 724 miliar (53,4 persen).

"Proses negosiasi dapat disepakati dan diputuskan bahwa paralel dengan proses finalisasi administrasi pinjaman bisa dilakukan proses pelaksanaan pra kualifikasi dan pelelangan untuk menentukan pelaksana dari masing-masing paket pekerjaan, terutama lokasi-lokasi yang tidak berpenghuni," jelasnya.

Untuk daerah, lanjut Tauchid, bantaran sungai yang didiami masyarakat, proses pendataan sudah dilaksanakan.

"Namun pada saatnya akan ditentukan batas waktu (cut off date), yang juga merupakan batas waktu penentuan data valid warga yang terkena proyek JEDI," tuturnya.

Ia menambahkan, finalisasi pendataan ditargetkan rampung pada tahun 2012, sehingga program pemindahan masyarakat dari bantaran sungai bisa dikerjakan pada tahun 2012 dan 2013.

"Anggaran pemindahan masyarakat yang terkena proyek ini sepenuhnya ditanggung Pemprov DKI Jakarta," tambahnya