REI Sambut Positif Harga Baru Rumah Sejahtera Tapak

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) optimistis pasca terbitnya peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) nomor 3 dan 4 tahun 2014 yang mengatur tentang revisi harga jual rumah sejahtera tapak (RST) dan rumah susun milik (rusunami), bakal membuat pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa kembali meningkat.

Ketua umum DPP REI Eddy Hussy mengatakan, keputusan Kempera tersebut sudah tepat dan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk membeli rumah bersubsidi sesuai harga patokan pemerintah. Sedangkan pengembang bisa kembali melanjutkan pembangunan rumah murah.

"Kami berikan apresiasi dan ini sebuah terobosan baru. Harga jual RST dan rusunami berbeda-beda di setiap provinsi. Hal itu, bisa menjaga konsistensi pasokan. Kenyataan dilapangan memang harga RST dan rusunami sesuai dengan harga indeks konstruksi setempat dan daya beli masyarakat," kata Eddy Hussy dalam acara Press Lunch Gathering, di hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (6/5).

Sebagai informasi, Kempera telah menetapkan harga jual rumah sejahtera tapak dan rumah susun yang berbeda-beda di setiap provinsinya.

Sebagai contoh, harga jual rumah sejahtera tapak paling rendah berada di provinsi Lampung yakni Rp 113 juta dan yang paling tinggi di provinsi Papua yakni Rp 185 juta. Untuk harga jual Rusun paling tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Rp 248,4 juta atau Rp 6,9 juta per meter persegi dan paling tinggi di provinsi Papua Rp 565,2 juta atau Rp 15,7 juta per meter.

Batasan harga jual rumah tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tapi bagi mereka yang ingin memiliki Rusun bisa memanfaatkan subsidi pemerintah tersebut. Kriteria Rusun yang dimaksud tidak berarti pengembang harus membangun bangunan bertingkat tinggi. Akan tetapi bangunan yang dibangun mulai dua lantai bisa di anggap sebagai Rusun.

REI sendiri, kata Eddy, tetap pada target semula bahwa tahun ini akan membangun sebanyak 120 ribu unit rumah untuk RST. Pembiayaan sendiri akan dilakukan melalui KPR FLPP. Namun bila tidak terserap seluruhnya oleh KPR FLPP karena kemampuan pemerintah yang terbatas, maka sisanya akan dijual melalui KPR non-subsidi sesuai dengan mekanisme bunga bank komersial.

Apalagi, kata Eddy, kebijakan Kemenpera soal harga baru itu baru terbit akhir april dan ada tenggang waktu selama 4 bulan yang terlewati. Sehingga butuh kerjakeras untuk menyediakan rumah murah ini bagi masyarakat dengan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan juga pemerintah daerah (pemda).

"Anggaran kempera itu tahun ini hanya mampu untuk 58.000 unit rumah saja yang di subsidi. Kalau tidak tak terserap kita menggunakan mekanisme bunga komersial tetapi harganya masih terjangkau, bahkan masih ada harga rumah dibawah ketentuan pemerintah di daerah," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Eddy menyambut positif langkah Kempera yang akan menggalakkan pembangunan rusunami di daerah. Karena jumlah penduduk perkotaan khususnya di ibukota provinsi semakin padat, sementara itu tanah unutk pembangunan kawasan perumahan terbatas dan mahal. Namun demikian, kata dia, dengan harga rusun yang baru tersebut, tak menutupi untuk membangun rumah susun milik (rusunami) apalagi belum ada Ppn.

"Kita sambut baik kebijakan pemerintah untuk mengarahkan kepada rumah vertikal. Namun tidak semua lokasi juga bisa diterapkan untuk pembangunan rusunami. Karena masyarakat Indonesia lebih memilih rumah tapak," kata dia.

Menurut dia, saat ini belum semua provinsi siap untuk memiliki rusunami. Apalagi dengan wilayah yang masih luas dengan rumah tapak yang terjangkau oleh MBR membuat rusunami masih agak sulit untuk berkembang. Apalagi semenjak 2007 sampai saat ini, REI belum ada yang bangun rusunami karena harga yang diberikan pemerintah tidak bisa menutupi biaya pembangunan. Termasuk harga baru yang diterapkan pemerintah.

"Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, sulit membangun rusunami, karena harga yang diberikan pemerintah masih sangat kecil dibandingkan dengan cost untuk bangun rusunami, meskipun juga PPn dihapuskan," ujarnya.