Tiba di KPK, Darmin Nasution Diperiksa Terkait Korupsi Pajak BCA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dalam permohonan keberatan pajak PT Bank Central Asia (BCA) tahun 1999.

Hari ini, Senin (11/8), KPK memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo.

"Benar, saksi untuk HP," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK.

Darmin diketahui sudah mendatangi kantor KPK untuk memenuhi undangan pemeriksaan. Dengan mengenakan kemeja batik coklat, Darmin tak banyak bicara soal informasi yang kiranya akan digali penyidik KPK darinya.

"(Saksi untuk) Pak Hadi Poernomo. Saya belum tahu apa-apa," kata Darmin.

Darmin merupakan Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan pada 2006-2009. Posisi tersebut, sebelumnya dipegang oleh Hadi Poernomo.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pajak PT Bank Central Asia (BCA) tahun 1999.

Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak tahun 2002-2004.

Kepada Hadi, KPK mengenakan Pasal 2 ayat 1 dan atau ayat 3 Undang-Undang No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Hadi diduga melakukan melawan hukum, yaitu menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan wajib pajak atas Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN) Pajak PT BCA tahun pajak 1999.

Padahal Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) telah menyatakan menolak permohonan keberatan pajak transaksi non performaning loan (kredit macet) tahun 1999 PT BCA sebesar Rp 5,3 triliun kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh).

Namun Hadi mengirim nota dinas kepada Direktorat PPh yang memerintahkan agar permohonan BCA diterima. Atas perbuatan Hadi itu, negara diduga merugi Rp 375 miliar.