Basuki Akan Tagih 3.000 Fasos-Fasum dari Pengembang

Selasa, 16 September 2014 | 10:37 WIB

Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Seorang pekerja saat mencangkul tanah sebelum ditanami sejumlah tanaman di sepanjang sisi trotoar jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Desember 2013. (Beritasatu.com/Danung Arifin)

Jakarta - Dengan dipecahnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi dua dinas, yaitu Dinas PU Jalan dan Dinas PU Tata Air, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengharapkan 3.000 fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari pengembang yang belum diserahkan dapat tertagih secepatnya.

"Jadi ada 3.000 SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) yang mesti dikejar. Mereka (pengembang) belum serahkan pada kita," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/9).

Ribuan fasos-fasum yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI antara lain jalan dan marka jalan. Tak tertagihnya fasos-fasum tersebut dikarenakan Pemprov DKI tak mampu meminta kewajiban para pengembang tersebut.

"Ini seharusnya tugas dari Dinas PU DKI untuk mengejar 3.000 fasos-fasum tersebut. Tapi enggak terkejar, karena tugas Dinas PU terlalu luas, banyak dan berat. Akibatnya banyak yang enggak tertagih, masih ada di tangan pengembang," ujarnya.

Karena itu, pria yang akrab disapa Ahok ini, mengharapkan dengan terbaginya Dinas PU menjadi dua dinas per Januari 2015, maka ribuan SIPPT yang menjadi fasos-fasum milik Pemprov DKI dapat tertagih semuanya.

Nantinya yang akan menagih fasos-fasum tersebut dari tangan pengembang adalah Dinas PU Jalan.

"Makanya saya tanya komitmen Dinas PU, sanggup enggak menagih ini. Ternyata ada missing link segala macam. Saya harap dengan adanya dua dinas ini bisa dikejar semuanya," ungkap mantan anggota DPR RI ini.

Dijelaskannya, Dinas PU Tata Air akan lebih fokus mengerjakan pengendalian banjir, pengendalian limbah dan pengendalian pantai.

Sedangkan Dinas PU Jalan lebih konsentrasi mengerjakan empat urusan pokok, yakni pengembangan jalan strategis, jalan inpeksi, jalan khusus dan fly over.

"Kita ingin nambah jalan. Itu yang dituntut para pengamat. Kan kita sudah bikin jalan-jalan inspeksi. Kita juga mau bikin fly over dan underpass, pengelolaan jaringan utilitas, pengendalian area penembang. Semuanya itu bisa dikerjakan kalau kita pisahkan urusan jalan dengan urusan sumber daya air," jelasnya.