Komisi II Minta KPU Perlonggar Syarat Dinasti Politik dalam Pilkada

Jakarta - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan mengatur pengetatan syarat bakal calon agar dinasti politik di daerah tidak bisa berkembang.

Dalam rancangan PKPU tentang pencalonan menyebutkan petahana yang telah 10 tahun menjabat jadi gubernur tidak boleh memiliki hubungan darah dengan calon bupati atau wali kota, atau hubungan ipar.

Namun, dalam rapat konsultasi 10 rancangan PKPU bersama Komisi II, beberapa anggota dewan menganggap aturan yang dirancang dalam PKPU tersebut tidak sesuai dengan semangat yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada.

"Semangat pembuat UU tidak seperti itu. Kalau bupati dan wali kota dilokalisasi di sana saja. Kalau gubernur tidak akan mengganggu atau menganulir hak politik keluarganya di kabupaten kota. Pencalonan menurut saya kurang pas untuk kita," kata Yandri Susanto, Anggota Fraksi PAN di ruang rapat Komisi II DPR RI Kompleks Parlemen, Selasa (31/03).

Sepengetahuan Yandri, petahana itu hanya dibatasi dalam pilkada di tingkatan yang sama. Misalnya, petahana pemilihan gubernur, tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon gubernur, begitu seterusnya pada tingkatan pemilihan bupati dan walikota.

"Peraturan KPU yang seperti itu melampaui UU (Pilkada). KPU tidak boleh menafsirkannya berbeda," imbuhnya.

Komisi II meminta agar pasal yang mengatur syarat pencalonan dinasti politik seperti itu dihapus saja. Menurut mereka hal tersebu terlalu mengada-ada dan rumit bagi mereka.

Rapat konsultasi itu sendiri tidak memutuskan untuk menghapus pasal tertentu dalam PKPU. Husni sendiri tidak mau berkomentar soal hal tersebut. "Belum dibahas (di panja) sudah ditanya," imbuhnya.

Panja untuk membahas rancangan PKPU secara lebih rinci akan digelar mulai 1-10 April.