# DINASTI POLITIK
KPK mengakui politik dinasti membuka celah terjadinya korupsi. Sejumlah keluarga yang membangun politik dinasti telah dijerat KPK.
Dinasti politik belum menjamin kemenangan karena dalam suatu pemilihan langsung yang menjadi penentu adalah masyarakat itu sendiri.
Isu dinasti yang diembuskan di Pilkada Cilegon tidak begitu efektif memengaruhi sikap pemilih terhadap pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin.
Dinasti politik masih menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terjadi di Indonesia.
Fenomena dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah lama terjadi.
Dinasti politik itu sudah menjadi tanggung jawab dan urusan partai politik.
K-48 anggota DPR terpilih mempunyai hubungan kekerabatan dengan pejabat atau politisi tertentu.
Dari sejumlah kasus yang ditangani KPK, kekuasaan politik yang berhubungan dengan kekerabatan rentan melakukan korupsi.
Dinasti politik menjadi rawan korupsi karena membutuhkan biaya politik yang lebih besar.
Sejumlah alasan mengapa dinasti politik marak terjadi di daerah.
