Tak Ada Aturan, Daerah Berlomba Bangun Dinasti Politik

Jakarta, Beritasatu.com - Dinasti politik masih menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terjadi di Indonesia. Dengan segala konsekuensinya, dinasti politik hanya disoal dari aspek kepantasan atau etika kekuasaan politik serta moralitas kekuasaan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan, saat ini tidak ada peraturan yang dengan tegas melarang keberadaan dinasti politik. Padahal sebelumnya Indonesia sudah memiliki peraturan terkait dinasti politik melalui Perppu 1/2015 tentang Pilkada, namun dibatalkan MK.

"Peraturan regulasi garis ke atas, bawah atau samping sudah tidak ada. Saat ini memang tidak ada aturan yang melarang dinasti politik," kata Pangi Syarwi Chaniago, dalam diskusi "Merdeka Dari Dinasti", di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Menurut Pangi, dengan tidak adanya peraturan yang cukup jelas melarang dinasti politik, maka hampir di setiap daerah berlomba-lomba membangun dinasti politiknya masing-masing. Akibatnya, kekuasaan hanya berputar-putar di lingkaran yang sudah memiliki kekuatan dari dinasti politik tersebut.

"Semua daerah nampak membangun dinasti politik masing-masing. Kalau bicara etika, kepatutan, moral, itu hal lain. Kalau ada aturan saja bisa dilanggar, apalagi tidak ada peraturan," ujarnya.

Menurutnya, kekuatan dinasti politik yang sudah dibangun akan memiliki jaringan, akses, maupun kekuatan logistik yang sulit ditandingi oleh calon lain yang muncul di daerah. Dengan kata lain, kekuatan dinasti politik bisa saja berlaku turun temurun selama masyarakat terus memilih lingkaran tersebut.

"Bagaimana cara melawan itu di tengah masyarakat yang sudah cukup rasional? Masyarakat kita karena demokrasi kapitalis, salah satu untuk meyakinkan pemilih adalah uang. Untuk maju menjadi kepala daerah itu butuh uang. Sedangkan yang memiliki kekuatan uang itu juga berasal dari kekuatan dinasti politik yang bersangkutan," ucapnya.

Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno mengakui, pihaknya sudah melihat maraknya dinasti politik bermunculan sejak tahun 2015 atau sepanjang tiga Pilkada terakhir.

"Kita sudah melihat fenomena ini sejak 2015 atau di tiga pilkada serentak. Dari pilkada, ada sejumlah fenomena, pertama politik uang dan dinasti politik," kata Eddy.

Di Pilkada 2020, adalah sebuah keniscayaan kondisi tersebut kembali terjadi dan berperan besar dalam menentukan siapa kepala daerah yang akan terpilih.

"Hal ini sudah semakin membudaya di indonesia. Malah ketika seorang kepala daerah sudah dua kali menjabat, parpol juga cenderung mendorong kerabat atau keluarga kepala daerah tersebut," ujarnya.

Dari aspek legalitas, membangun dinasti politiik adalah hal yang dianggap sah karena tidak melanggar satupun peraturan yang ada. Berbeda halnya jika ada satu peraturan yang dengan tegas melarang dinasti politik.

"Dari aspek legalitas, hal tersebut sah. Hanya masalah etika politik saja. Ini adalah hal yang alamiah, tidak hanya di eksekutif, tapi di legislatif juga," ucapnya.

Menurutnya, kalau berbicara dinasti politik, kondisi itu tidak hanya terjadi di indonesia. Tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Bedanya di luar negeri, menjadi eksekutif ketika orangtua atau kerabatnya sudah lengser.

"Kalau di indonesia memang ada kecenderungan ketika keluarganya masih menjabat, keluarga yang lain maju," kata Eddy.

Wakil Ketua Umum DPP PBB, Sukmo Harsono menilai, penerapan dinasti politik merupakan salah satu cermin kaderisasi di dalam berpolitik. Masyarakat bisa melihat secara obyektif ketika yang muncul di daerahnya merupakan sosok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan sebelumnya.

"Politik dinasti bukan sebagai bentuk kesalahan. Toh kembali lagi kepada masyarakat, apakah mau memilihnya atau tidak. Yang perlu dilakukan sekarang adalah masyarakat bisa menilai secara obyektif. Masyarakat harus melihat itu adalah cermin kaderisasi di dalam politik," kata Sukmo.

Perdebatan mengenai dinasti politik kembali mengemuka ke publik jelang Pilkada Serentak 2020. Penyebabnya ketika beberapa anggota keluarga dari beberapa tokoh memberikan kesempatan kepada putra-putri mereka terjun ke gelanggang politik.