BOPI Menilai FIFA Lecehkan Kedaulatan Negara

Jakarta - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menilai surat peringatan yang dikirim federasi sepakbola dunia (FIFA) kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai pelecehan terhadap kedaulatan negara.

Sekjen BOPI, Heru Nugroho, mengaku sudah mempelajari secara mendalam, kalimat demi kalimat surat yang dilayangkan FIFA dan ditandatangani oleh Sekjen FIFA Jerome Valcke kepada Menpora pada Jumat lalu (10/4). Didalamnya juga disinggung tentang BOPI,

"FIFA tidak berusaha untuk sekadar memahami kedaulatan Pemerintah Indonesia dalam membina masyarakat agar menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini," tegas Sekjen BOPI, Heru Nugroho, Minggu (12/4).

FIFA menekankan pemerintah melalui BOPI tidak boleh mencampuri urusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Sebab lembaga yang mereka naungi itu bekerja secara independen dalam mengatur kompetisi di Indonesia.

"Kegagalan untuk tidak mencampuri akan memaksa FIFA mempertimbangkan pemberian sanksi kepada PSSI," tulisnya. Ditekankan, PSSI tidak bisa diintervensi oleh pihak ketiga yaitu Menpora dalam hal ini BOPI karena sesuai dengan pasal 13 dan 17 statuta FIFA.

Heru menjelaskan pemerintah dan lembaganya tak bermaksud mengintervensi kinerja PSSI. Namun melakukan sebuah upaya agar operator liga yang notabene merupakan sebuah badan hukum swasta bersama-sama dengan klub sepakbola untuk beroperasi sesuai standar regulasi yang ditetapkan oleh FIFA maupun AFC.

"Untuk itu, sudah seharusnya FIFA menghargai, bahkan mendukung upaya tersebut," ucapnya.

BOPI bahkan menyoroti istilah FIFA yang menyebut ada kriteria tambahan BOPI dalam melakukan proses verifikasi klub.

Menurut lembaga ini, bila kriteria tambahan yang dimaksud adalah masalah pajak, hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa terkecuali yang harus dipatuhi.

Lembaga hukum maupun individu di Indonesia, juga seharusnya bangga untuk mematuhi aturan perpajakan maupun ketentuan formal lainnya yang berlaku di wilayah hukum negeri ini.

"Sudah sepatutnya FIFA selaku otoritas sepakbola dunia, harus memahami bahwa, selain hukum mereka sendiri, juga ada hukum positif yang berlaku dan harus dipatuhi oleh para insan sepakbola nasional," tutup Sekjen BOPI itu. [