Tata Batas Area Hutan Perlu Untuk Redam Konflik

Karena itu, Kementerian Kehutanan harus mampu menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan  tata batas tersebut. 

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi mengatakan, penentuan tata batas area konsesi hutan sangat efektif untuk meredam konflik lahan. Karena itu, Kementerian Kehutanan harus mampu menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan  tata batas tersebut. 

"Kalau ditaruh di awal, memang bagus, sebelum ditunjukkan tata batas, maka tidak akan diberi ijin. Masalahnya, tidak semua pengusaha Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) melakukan itu [tata batas]. Kalau tata batas kawasan hutan dilakukan oleh kemenhut, itu untuk seluruh kawasan hutan. Tetapi, tata  batas areal konsesi, itu dilakukan oleh pengusaha HPH dan HTI. Banyak  yang tidak lakukan ini," jelas Elfian.
 
Kelemahan dari penetapan tata batas, diungkapkan Elfian, karena  tidak ada patok batas di lapangan dan hanya berdasarkan titik koordinat.

"Saat dikeluarkan ijin, mereka akan dapat peta working area yang memuat  titik koordinat, harusnya di lapangan ada tapaknya, buat patok  batas-batas. Sayangnya tidak dilakukan sehingga banyak tumpang tindih,  misalnya antara kebun, tambang, atau HPH dan HTI," tandasnya.

"Kalau  berani sebenarnya kan tinggal 'law enforcement' saja ke  pengusaha-pengusaha HPH atau HTI yang tidak lakukan tata batas. Bekukan  saha ijinnya, tetapi ini tidak pernah dilakukan oleh dephut."
 
Dia menyitir laporan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa baru sekitar  lima persen kawasan hutan di Indonesia yang berhasil ditetapkan tata  batas.

"Ada sekitar 34 juta hektar berada di genggaman HTI dan HPH yang  tidak semuanya lakukan tata batas. Kalau pun mau diberlakukan yang baru,  mungkin akan berlaku pada areal enam juta hektar, ekspansi pemerintah  untuk areal HTI dan HPH tahun ini. Jadi, kalau dibandingkan dengan enam  juta, 34 juta kan cukup besar dan cukup bagus apabila bisa ada penegakan  hukum," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan akan merevisi Permenhut No P.50/2010 tentang Tata cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja pada IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dengan mewajibkan tata batas dilakukan oleh pengusaha HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman  Industri) sebelum mereka mendapatkan ijin usaha.

Hal tersebut dilakukan untuk meredam konflik lahan yang marak terjadi antara masyarakat dengan  pengusaha.