BPS DKI Imbau TPID Gerak Cepat Kendalikan Inflasi

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan kenaikan laju inflasi di DKI Jakarta mencapai 0,97 persen diakibatkan kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antar kota serta harga daging sapi yang tak dapat dikendalikan.

Melihat kondisi tersebut, BPS DKI mengimbau Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI dapat memperhatikan harga-harga angkutan udara, angkutan antar kota dan daging sapi di Jakarta. Khususnya, saat Hari Raya Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Kepala BPS DKI Jakarta, Nyoto Widodo mengatakan tarif angkutan udara dan angkutan antar kota seharusnya dikendalikan dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu juga dengan harga daging sapi, sebenarnya dapat dikendalikan dengan baik jika TPID bekerja dengan cepat untuk mengendalikan harga-harga saat perayaan hari-hari besar keagamaan.

"Barangkali ke depan, kita harus hari-hati. Karena pada hari-hari besar keagamaan, tidak lagi harga beras, gula dan barang-barang pokok yang naik, tetapi sekarang harga daging juga naik tinggi. Sehingga membawa dampak pada lau inflasi yang besar sekali," kata Nyoto dalam keterangan persnya di Kantor BPS DKI, Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Untuk mengendalikan tarif angkutan darat dan angkutan antar kota yang turut naik, Pemprov DKI dan pemerintah pusat harus memberikan teguran kepada maskapai penerbangan dan perusahaan otobus (PO) yang menaikkan tarif di atas ambang batas. Sehingga memberikan sumbangan kenaikan laju inflasi bulan Juli.

"TPID harus memperhatikan hal ini. Terbukti harga daging dan tarif angkutan naik. Perlu ada teguran maskapai. TPID harus berkoordinasi dengan PD Dharma Jaya untuk mengendalikan harga," ujarnya.

Apalagi, saat ini masih ada Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Nyoto menegaskan perlu diwaspadai akan terjadinya tarif angkutan udara, angkutan antar kota dan daging sapi menjelang ketiga hari raya tersebut.

"Harus diwaspadai ada kenaikan tarif pada Natal dan Tahun Baru serta Idul Adha. Tetapi sepanjang kita tenang menghadapi Lebaran, dan hari raya lainnya, tidak panik. Semua bisa terkendali," ungkapnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Prabowo Soenirman mengatakan laju inflasi DKI yang tinggi merupakan dampak dari penyerapan anggaran DKI yang rendah. Hingga memasuki semester II tahun 2015, penyerapan APBD DKI baru mencapai 19,21 persen.

"Konsekuensi penyerapan anggaran rendah ini berimpak pada jalannya perekonomian daerah. Otomatis perekonomian daerah tak berjalan dengan baik. Sehingga membawa dampak inflasi tinggi," kata politisi asal Partai Gerindra tersebut.