Bantuan Dana Sekolah Marjinal Tidak Terpenuhi, Kebijakkan SPM Harus Dioptimalkan

Jakarta - Besarnya dana per siswa yang masuk ke sekolah menentukan disparitas akses sumber daya dan kualitas pendidikan pada sekolah. Lead Advisor on Skills Development, Higher Education and Educational Government ACDP Indonesia, Abdul Malik melihat keadaan tersebut dari perbandingan dana di sekolah elit dan sekolah marjinal di Indonesia.

"Semakin tinggi dana tersebut ke sekolah, semakin bagus kualitasnya. Meskipun hubungan itu tidak perfect, tapi kita berharap sekolah dengan biaya satuan yang lebih tinggi itu kualitasnya akan lebih baik karena dia bisa menarik guru-guru yang lebih baik," jelas Abdul, Jakarta. Rabu (9/8).

Dengan dana yang cukup, dikatakan sekolah dapat terbantu untuk mengoptimalkan kualitas sekolah, terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang telah diatur pemerintah. Seperti halnya fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang baik, guru dengan kualitas mengajar yang baik, dan lainnya.

Namun, tentunya hal itu menjadi persoalan bagi sekolah marjinal, di mana sekolah marjinal memiliki masukan dana yang tidak sebanding dengan besarnya dana pada sekolah-sekolah elite yang umumnya memiliki bantuan dana yang besar.

Abdul menjelaskan alasan beberapa sekolah elite atau yang punya nama di kota-kota besar mendapatkan dana dikarenakan berdiri di tengah-tengah komunitas yang mampu menyumbang dana ke sekolah tersebut, sedangkan sekolah marjinal yang berdiri di di daerah miskin (di desa maupun di kota) sulit mendapatkan bantuan dana dari sekelilingnya.

Hubungan dana tersebut, lanjut Abdul, dengan kualitas sekolah juga menentukan seperti apa guru yang mengajar. Abdul menilai rata-rata guru-guru dengan kualitas yang baik lebih memilih mengajar di sekolah elit karena sama-sama memiliki kualitas baik juga.

"Tapi ,masalahnya tidak semua orang mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Ini menjadi PR kita memastikan kualitas itu naik. Bagaimana kita mengelola kebijakan kualitas," ucapnya.

Terkait level pendanaan pada SPM bisa diartikan juga sebagai kewajiban pelayanan publik. SPM dinilai sebagai guideline pemerintah membelanjakan dananya. Menurutnya, dari kebijakan SPM itu, diharapkan pemerintah dapat bertanggung jawab pada tiap sekolah, terutama sekolah marjinal, agar sampai mencapai SPM.

Dalam mengelola kebijakan ini, Abdul meyakini SPM mencoba menerobos dengan menyajikan instrumen manajemen peningkatan mutu sekolah yang kini dilatih naik sedikit demi sedikit agar program wajib belajar 12 tahun dapat terpenuhi.

"SPM didesain untuk mewujudkan keadilan yang lebih baik di antara masyarakat yang kemampuan ekonominya berbeda supaya mereka dipastikan mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak di sekolah," tutup Abdul.