Syarifuddin Suding Ingin Kembalikan Kartu Akses Lapas
Senin, 13 Februari 2012 | 12:09 WIB
Usulan politikus Partai Hanura itu ditentang anggota Komisi III DPR lainnya.
Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding berencana mengembalikan kartu akses atau yang mereka kerap sebut ID card untuk masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin.
Suding menilai kartu tersebut sebaiknya dikembalikan agar tidak memicu polemik berkepanjangan terkait kunjungan anggota komisi III M Nasir yang berkunjung ke Rutan Cipinang untuk mengunjungi adik sepupunya, tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin.
"ID card tidak atas permintaan saya, tanpa ID card pun menurut saya anggota Dewan bisa mengawasi. Daripada menjadi bahan polemik, saya akan mengembalikan kartu ini," kata Suding dalam rapat kerja dengan Menkum dan HAM, Senin (13/2).
Namun hal tersebut dinilai Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin terlalu buru-buru. Dia mengatakan, soal pengembalian bisa dilakukan kemudian.
Politikus partai Golkar itu juga mengatakan, yang memiliki ID akses lapas tidak hanya 16 orang anggota yang sempat dikabarkan media.
Semua anggota Komisi III, kata dia, mendapatkan ID tersebut. Dia juga menekankan tanpa ID pun, anggota Komisi III bertugas mengawasi kinerja lembaga pemasyarakatan.
"Sebelum buru-buru mengembalikan, itu tugas kita (pengawasan), jadi jangan dibalik posisi itu, ID ini bukan hanya untuk 16 anggota tapi pada seluruh anggota Komisi III," lanjutnya.
Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Ahmad Yani, menilai Suding memang tidak perlu buru-buru mengembalikan ID tersebut saat rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Bahkan dia sempat menyindir rekan sekomisinya itu melakukan aksi tersebut hanya karena ingin diliput media. Yani mengatakan, hingga siang nanti media masih meliput jika dia ingin mengembalikan ID card-nya.
"Nanti saja, televisi masih ada nanti," kata anggota Fraksi PPP itu.
Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding berencana mengembalikan kartu akses atau yang mereka kerap sebut ID card untuk masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin.
Suding menilai kartu tersebut sebaiknya dikembalikan agar tidak memicu polemik berkepanjangan terkait kunjungan anggota komisi III M Nasir yang berkunjung ke Rutan Cipinang untuk mengunjungi adik sepupunya, tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin.
"ID card tidak atas permintaan saya, tanpa ID card pun menurut saya anggota Dewan bisa mengawasi. Daripada menjadi bahan polemik, saya akan mengembalikan kartu ini," kata Suding dalam rapat kerja dengan Menkum dan HAM, Senin (13/2).
Namun hal tersebut dinilai Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin terlalu buru-buru. Dia mengatakan, soal pengembalian bisa dilakukan kemudian.
Politikus partai Golkar itu juga mengatakan, yang memiliki ID akses lapas tidak hanya 16 orang anggota yang sempat dikabarkan media.
Semua anggota Komisi III, kata dia, mendapatkan ID tersebut. Dia juga menekankan tanpa ID pun, anggota Komisi III bertugas mengawasi kinerja lembaga pemasyarakatan.
"Sebelum buru-buru mengembalikan, itu tugas kita (pengawasan), jadi jangan dibalik posisi itu, ID ini bukan hanya untuk 16 anggota tapi pada seluruh anggota Komisi III," lanjutnya.
Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Ahmad Yani, menilai Suding memang tidak perlu buru-buru mengembalikan ID tersebut saat rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Bahkan dia sempat menyindir rekan sekomisinya itu melakukan aksi tersebut hanya karena ingin diliput media. Yani mengatakan, hingga siang nanti media masih meliput jika dia ingin mengembalikan ID card-nya.
"Nanti saja, televisi masih ada nanti," kata anggota Fraksi PPP itu.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
Politik-Hukum Terkini: Polemik Film hingga Judi Online
HUKUM & HANKAM
PM China Li Qiang Temui Sederet CEO AS, Siapa Saja?
INTERNASIONAL
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Politik-Hukum Terkini: Polemik Film hingga Judi Online




