Wapres: Indonesia Butuh Kedisiplinan

Selasa, 13 Oktober 2015 | 21:23 WIB
B
B
Penulis: BeritaSatu | Editor: B1
Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla, pidato pada Leaders Summit on Peacekeeping di Markas PBB New York, 29 September 2015.
Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla, pidato pada Leaders Summit on Peacekeeping di Markas PBB New York, 29 September 2015. (AFP/Timothy A. Clary)

Jakarta - Menanggapi wacana program bela negara, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan setiap negara pasti memerlukan kedisiplinan dari warganya.

"Semua Negara butuh kedisiplinan. Butuh suatu sikap, apakah bentuknya bela negara atau apapun, ya kita lihat saja situasinya, konsepnya dan aturannya apa," kata JK yang ditemui di kantornya, Selasa (13/10).

Hanya saja, JK mengaku belum membaca konsep mengenai proyek bela negara yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tersebut.

"Sampai sekarang, belum saya baca konsepnya. Saya kira, kita perlu pelajari dulu konsepnya seperti apa," ujarnya.

Namun, dalam pemikirannya, bela negara berbeda dengan konsep wajib militer (wamil) yang bertujuan untuk mendapatkan atau meraih kepangkatan tertentu dalam kemiliteran.

Menurutnya, bela negara akan lebih kepada memberikan jiwa membela negara pada masyarakat umum. Walaupun, konsep belum berada di tangannya.

Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa harus ada dasar hukum jelas yang mengatur perihal bela negara, mulai dari pelaksanaan, peserta sampai pendanaannya.

"Kalau untuk diresmikan kan harus ada aturannya kan," ungkapnya.

Untuk diketahui, program bela negara dicetuskan oleh Menhan, Ryamizard Ryacudu dengan mengatakan bahwa kementeriannya berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2015 ini.

Menurutnya, negara dengan sistem bela negara yang kuat akan membuat negara itu kuat. Apalagi, dilihatnya wawasan kebangsaan sudah mulai luntur.

Kemudian, jelasnya, program akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam.

Ketika dikonfirmasi ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, ia mengatakan mendukung rencana tersebut.

Hanya saja, ia mengaku akan mengoreksi jumlah kader yang ditargetkan mengikuti program tersebut.

Menurutnya, program tersebut sesuai dengan semangat revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Sebab, bertujuan meningkatkan kedisiplinan pada generasi muda.

"Untuk disiplinkan anak-anak muda, seperti revolusi mental juga. Bentuknya tak seperti wamil, ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan ke daerah-daerah," ujar Luhut beberapa waktu lalu.

Terkait program bela negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan meresmikannya pada 19 Oktober mendatang.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon