Aptisi : PT di Daerah Jangan Merasa Inferior

Jakarta- Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) pusat Prof Edy Suandi Hamid mengatakan, lembaga pendidikan tinggi (PT) di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan jangan sekali- kali merasa inferior, dan mau menerima stigma sebagai PT kelas dua.

Menurut Edy, PT daerah, tetap harus percaya diri dan menyiapkan lulusan yang berdaya saing dengan lulusan yang sama dari PT di kota besar.

"Dengan standar kelulusan yang sama, maka tidak ada alasan lulusan PT daerah untuk minder, inferior, atau tersandera hanya bisa mengabdi di daerahnya," kata Edy kepada SP, Rabu (4/11).

Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UIIY) ini, PT daerah harus lepas dari pandangan sebagai lulusan dari kampus pinggiran.

Edy menerangkan, agar bisa mencapainya, pengolahan PT daerah bukan hanya pada progresif dan inovatif tetapi perlu dukungan dari pemerintah berupa penyaluran bantuan yang lebih banyak untuk sarana dan prasarana.

"Perhatian pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, pada PT-PT daerah ini seharusnya lebih besar, dan lebih banyak termasuk memberikan beasiswa,"ujarnya.

Edy menyebutkan, dengan mengunakan cara tersebut bukan saja bisa menguatkan PT tersebut namun juga mengurangi urbanisasi, sehingga mahasiswa luar Pulau Jawa atau luar kota tidak perlu harus hijrah ke kota besar atau ke Pulau Jawa untuk kuliah, namun bisa tetap di kampung halamannya.

Meskipun demikian, Edy menilai, pada kenyataannya PT yang berada di luar ibu kota provinsi, apalagi di luar Jawa, pada umumnya belum memiliki kualitas yang sama dengan PT kelas satu di Tanah Air. Namun, setidaknya dapat setara dengan PT di kota-kota besar pada umumnya.

Ke depannya Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang PP Muhammadiyah ini mengharapkan, agar pengelola PT lebih profesional dan menghindari terjadinya konflik dalam mengelola lembaga PT yang dikelolanya. Sebab saat ini, persaingan antar PT sangat ketat, dan juga akan terbuka kompetisi dengan PT mancanegara karena dibantu oleh regulasi yang sudah memungkinkan.

Menurut Edy, PT yang tidak konflik saja tidak mudah untuk bisa berkembang, apalagi ditambah konflik internal tentu akan menguras energi.

Hal ini dikatakan Edy dengan melihat kenyataan ada beberapa PT dinonaktifkan oleh pemerintah terkait adanya konflik internal ini.