DIPA Tahun 2016, Jokowi Larang K/L Gunakan Kalimat Bersayap

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) tidak menggunakan kalimat bersayap dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.

Selain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, penggunaan kalimat bersayap dapat memicu terjadinya kebocoran dana untuk kegiatan-kegitan tidak perlu.

"Kalau kata-katanya tepat, penggunaannya juga saya yakin akan lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata-kata yang bersayap," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12).

Presiden Jokowi mengatakan, para menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, menteri keuangan sebagai bendahara umum negara, dan para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah wajib mempertanggungjawabkan uang rakyat.

"Semuanya dan anggarannya juga harus jelas. Dengan cara itu kita akan bisa menggunakan uang rakyat dengan lebih optimal, konkret, terukur, dan tepat sasaran," katanya.

Dia mengatakan, penyerahan DIPA Tahun 2016 pada pertengahan Desember 2015 merupakan keinginan kuat pemerintah agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran berlangsung lebih tepat waktu, merata, dan memberikan dampak modifikasi yang lebih besar pada pembangunan perekonomian nasional.

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, pada akhir Oktober lalu, belanja negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095, 7 triliun atau meningkat 5,6% dibandingkan APBNP 2015. Distribusi volume belanja negara sebesar 37,4% atau Rp 784,1 triliun, yang dialokasikan melalui K/L dan sebesar 36,7% atau sebesar Rp 770,2 triliun ditransfer ke daerah dan dana desa.

Sementara itu, sisanya sebesar 25,8% atau Rp 541,4 triliun dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

"Selanjutnya saya minta pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2016 dapat segera dimulai. Januari dimulai. Sekali lagi, segera dimulai. Januari dimulai. Jangan sampai terlambat. Karena kalau mundur akan terjadi kontraksi ekonomi," katanya.