Hari Pertama, Pimpinan KPK Pelajari Setumpuk Kasus

Jakarta - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 mulai menjalankan tugasnya di Gedung KPK, Selasa (22/12). Di hari pertamanya, pimpinan KPK yang diketuai Agus Rahardjo, mempelajari kasus-kasus yang sedang ditangani lembaga antikorupsi itu.

"Kita mengetahui dulu di KPK itu sedang menangani apa, Iya kan, kasusnya ada berapa," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/12).

Agus mengaku dirinya bersama empat komisioner lainnya ingin melihat berapa banyak kasus yang berada di tahap penyelidikan, penyidikan, atau yang sudah siap dilimpahkan ke penuntutan. Untuk itu, Agus, yang juga mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini, belum bisa banyak bicara soal kasus yang ditangani KPK. Hal ini lantaran dirinya masih menunggu laporan dari para bawahannya.

"Belum, belum tahu. Jadi sekali lagi saya hari ini sampai Senin menerima laporan dari dalam. Saya harus tahu dulu apa yang akan dilakukan KPK," jelas dia.

Selain itu, Agus menyatakan, pihaknya juga ingin mengetahui berbagai kegiatan dan rencana kegiatan yang dilakukan para pegawai KPK. Para pejabat struktural akan melaporkan kepada pimpinan mengenai kegiatan yang dilakukannya.
Rangkaian kegiatan itu merupakan bagian dari adaptasi yang dilakukan pimpinan baru KPK.

Tak hanya para pejabat struktural dan pegawai, kegiatan yang berlangsung hingga Senin (28/12) mendatang ini juga melibatkan para pimpinan sebelumnya. Salah satunya Tumpak Hatorangan Panggabean yang terlihat menyambangi Gedung KPK sekitar pukul 12.35 WIB. Tumpak yang juga Komisaris Utama PT Pelindo II mengaku hadir di gedung KPK untuk ikut serta dalam induksi atau pengenalan institusi kepada pimpinan yang baru.

Selain harus menghadapi revisi UU KPK, para pimpinan KPK juga menghadapi berbagai perkara yang diwariskan komisioner sebelumnya. Sejumlah kasus yang cukup menonjol dan menjadi pekerjaan rumah pimpinan baru diantaranya kasus Century, kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, kasus pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, kasus keberatan pajak Bank BCA yang melibatkan mantan dirjen Pajak Hadi Poernomo, serta kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) yang menjerat Dirut PT Pelindo II, RJ Lino.