Mukernas PKB

Ciptakan Kader Berkualitas, PKB Dorong Kenaikan Dana Bantuan Parpol

Jumat, 5 Februari 2016 | 14:31 WIB

Penulis: Feriawan Hidayat | Editor: FER

URL berhasil di salin.

Ilustrasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Beritasatu.com)

Jakarta - Dalam ajang Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan dana bantuan partai politik (parpol) menjadi Rp 10.000 per satu suara. Sebab, selama ini pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp 800 per satu suara.

"Bagaimana mungkin kita berharap parpol di Indonesia menjelma menjadi parpol modern kalau pemerintah pusat hanya menganggarkan Rp 800 per satu suara. Kita mengusulkan, dana tersebut dinaikkan menjadi Rp 10.000 per satu suara," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, H Abdul Kadir Karding, di sela-sela ajang Mukernas PKB, di JCC, Jakarta, Jumat (5/2).

Karding mengingatkan, hakikat dari pemberian dana tersebut adalah untuk menciptakan parpol modern di Indonesia. Makanya, kata Karding, 60 persen dana bantuan untuk parpol itu digunakan untuk pembinaan kader. Sedangkan sisanya untuk operasional parpol.

"Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana kita mau menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan bekerja secara profesional kalau dananya minim. Parpol akan menjadi profesional jika dana yang dibutuhkan tersedia," katanya.

Selama ini, kata Karding, para kader dari mulai tingkat pusat sampai ranting memperoleh pelatihan secara maksimal. Dengan begitu, ujarnya, parpol dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Syarat mutlak untuk menjadikan parpol modern adalah pelatihan serta kaderisasi yang dilakukan secara berjenjang dan rutin. Melalui pelatihan lah SDM parpol yang berkualitas terbentuk," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu berharap, pemerintah bersepakat dengan PKB untuk menaikan dana bantuan bagi parpol tersebut mejadi Rp 10.000 per satu suara.

"Dengan disepakatinya usulan tersebut, akan memudahkan langkah pemerintah dalam memodernisasi parpol. Dengan terciptanya parpol modern, maka dengan sendirinya demokratisasi berjalan mulus tanpa ekses," tambah Karding.