Haji Lulung: Panik Kasus Sumber Waras, Ahok Bahas Lamborghini dan Kalijodo

Jakarta- Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana atau yang dikenal dengan Haji Lulung menilai Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) panik dengan dugaan penyimpangan pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Kepanikan Ahok, terlihat dari pernyataan yang menyinggung Lulung mengenai mobil Lamborghini miliknya saat dikonfirmasi mengenai langkah DPRD DKI mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus RS Sumber Waras ke KPK. Tak hanya panik, Lulung menyebut Ahok telah kehabisan isu untuk mengalihkan kasus RS Sumber Waras.

"Lamborghini kenapa? Dia (Ahok) kehabisan isu ngomong-ngomong Lamborghini. Sudah panik, dan kehabisan isu," kata Lulung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2).

Lulung menyebut isu mengenai Lamborghini telah lama berlalu. Tak hanya soal Lamborghini, kepanikan Ahok, kata Lulung terlihat dari wacana Pemprov DKI menertibkan kawasan lokalisasi Kalijodo. "Ahok mau apa soal Lamborghini terserah. Dia kehabisan isu, (isu) Kalijodo dimainin. (Isu) Lamborghini saya sudah dua tahun dimainkan lagi," katanya.

Sebelumnya, Ahok mengingatkan Lulung atas kasus mobil mewah, Lamborghini yang pernah dikendarainya ke DPRD DKI. Ia meminta Wakil Ketua DPRD DKI itu untuk membayar pajak atas mobil mewah tersebut. Hal itu dikatakan Ahok saat dikonfirmasi mengenai langkah Lulung dan sejumlah anggota DPRD DKI yang mendatangi gedung KPK untuk mempertanyakan kelanjutan kasus RS Sumber Waras. "Saudara Lulung itu harus banyak belajar hal. Contohnya apa? Kalau punya Lamborghini itu harus bayar pajak," ujar Ahok di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (17/2).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, Lulung juga kemungkinan ditangkap KPK atas kasus gratifikasi tersebut.  "Itu mungkin dia mau ditangkap KPK karena gratifikasi, mungkin minjem dia Lamborghini-nya. Dia sekarang mau lapor KPK, tapi dia lupa (ada kasus gratifikasi itu)," imbuhnya.

Diketahui, sejumlah anggota DPRD DKI yang dipimpin Lulung dan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra mendatangi gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2). Mereka mempertanyakan perkembangan kasus RS Sumber Waras yang telah dilaporkan sebelumnya. Usai bertemu KPK, Lulung meminta lembaga antikorupsi itu untuk segera menangkap Ahok. Lulung menilai Ahok telah melakukan pembohongan publik terkait pembelian lahan di Jalan Kiai Tapa untuk membangun RS Sumber Waras. "Basuki Tjahja Purnama itu berbohong pada masyarakat. Harus tahu itu, jangan tidak tahu. Oleh karenanya kita minta disini pak Ahok ditangkap," tegasnya.

Kebohongan Ahok, menurut Lulung, terlihat dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Awalnya DPRD DKI melihat dalam KUA-PPAS hanya dianggarkan pembelian RS Sumber Waras. Namun kenyataannya, Ahok justru membeli lahan RS Sumber Waras. Berdasarkan halaman 21 Diktum 30 surat dari Dirjen Keuangan Daerah Kemdagri tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, terdapat hal yang harus dievaluasi oleh DPRD dari Gubernur perihal kode rekening 1.02.001.03.613.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah semula tidak dianggarkan, yang dianggarkan yaitu Rp 800 Miliar dalam kegiatan pembelian RS Sumber Waras sebagai RS Khusus Kangker.

Kemudian, Basuki dinilai tidak menjalankan dan mengabaikan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melalui Dirjen Keuangan Daerah pada 22 September 2014 yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, adanya surat Ketua Komisi E DPRD DKI tanggal 25 Juli 2014 kepada Ketua DPRD DKI yang menyampaikan tidak ada pembahasan tentang pembelian lahan tanah RS Sumber Waras dan UPS.